BATAM TERKINI

Aturan Blokir Handphone Black Market Dinilai Belum Cocok Untuk Batam, Kenapa?

Rencana pemerintah akan memblokir ponsel Black Market dengan cara menerapkan aturan identitas IMEI disebut belum cocok diterapkan di Batam. Kenapa?

Aturan Blokir Handphone Black Market Dinilai Belum Cocok Untuk Batam, Kenapa?
TRIBUNBATAM.id/ISTIMEWA
Handphone black market yang berhasil di tegah petugas BC Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rencana pemerintah akan memblokir ponsel Black Market dengan cara menerapkan aturan identitas IMEI atau nomor perangkat seluler internasional (International Mobile Equipment Identity) untuk seluruh handphone dinilai belum cocok diterapkan di Batam.

Demikian hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging.

"Rencana itu bagus. Tapi khusus untuk Batam prakteknya selama ini sudah cukup lama. Kalau langsung diberlakukan tentu akan menyulitkan masyarakat pengguna," ujar Uba kepada Tribun di ruangan Komisi II DPRD Kota Batam, Kamis (8/8/2019).

Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum paham ponsel yang digunakan resmi atau black market.

Pemahaman masyarakat ponsel di Batam bisa lebih murah karena bebas pajak.

"Saya saja beli handphone belum tahu black market atau tidak. Nah terus bagaimana masyarakat bisa tahu barang itu black market atau tidak. Yang dipahami masyarakat di Batam ini harga hp murah karena kita bebas pajak. Bukan karena dia black market atau white market," papar Uba.

Ketahui Smartphone Black Market atau Tidak, Begini Cara Cek IMEI dari Situs Kemenperin

Siap-siap, Ponsel Black Market Atau Hasil Curian Bakal Diblokir Pemerintah. Ini Aturannya

Baru Bisa Berlaku 6 Bulan Lagi, Pemblokiran IMEI dan Ponsel Black Market, Ini Penjelasan Kemkominfo

Oleh sebab itu, kata Uba, apabila langsung diberlakukan langsung tentu sangat membingungkan.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam seharusnya sudah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengecekkan handphone resmi ataupun Black Market.

"Setidaknya pemerintah memastikan. Artinya apakah masyarakat itu harus tau apakah handphone nya black market atau tidak. Pemerintah fasilitator melalui Dinas Kominfo untuk mengecek bagi masyarakat yang ingin mengetahui status handphone-nya," tegas Uba.

Padahal rencana aturan baru itu akan diteken pertengahan Agustus 2018 ini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kominfo) dan akan diterapkan enam bulan lagi.

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved