BEASISWA KULIAH

Gelar ASEAN Enabling Masterplan 2025, Bappenas: Disabilitas Berhak Pendidikan Tinggi

Tiap anak di Indonesia berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Begitu juga penyandang disabilitas di Indonesia yang ingin ke Perguruan Tinggi

Gelar ASEAN Enabling Masterplan 2025, Bappenas: Disabilitas Berhak Pendidikan Tinggi
KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA
Dialog Publik bertema ASEAN Enabling Masterplan 2025 

TRIBUNBATAM.id - Setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak atas kesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya tanpa memandang latar belakang dan kondisi fisiknya.

Hal ini bermaksud juga, penyandang disabilitas di Indonesia juga berhak memperoleh kesempatan pendidikan tinggi.

Sama hal nya dengan anak-anak lain, penyandang disabilitas di Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi asalkan memiliki niat dan kemauan yang kuat.

Mau Kuliah di Amerika Serikat? Ikuti 3 Tips Ini Untuk Dapatkan Beasiswa YES 2019

BP Batam Beri Beasiswa Kuliah S2 Bagi Pegawai Berprestasi

Simak Yuk! Aturan Baru Pajak Program Beasiswa, Ini 3 Poin Pentingnya

“Itu jadi tugas kita bersama bagaimana penyandang disabilitas punya kesempatan sekolah setinggi-tingginya. Bisa dengan berbagai cara, tidak harus pendidikan formal,” ujar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati dalam Dialog Publik di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Dialog publik tersebut mengangkat tema “ ASEAN Enabling Masterplan 2025, Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”.

Vivi menambahkan, para penyandang disabilitas juga bisa mengikuti pendidikan informal, seperti paket A, B, dan C, sehingga mereka mempunyai sertifikat yang setinggi-tingginya serta memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa bekerja di sektor formal.

Cara pandang inklusi

Menurut dia, dengan begitu pembangunan inklusif bisa berjalan sesuai diharapkan.

Pembangunan inklusif itu bukan berarti harus menciptakan suatu kekhususan, melainkan para pihak yang melakukan pembangunan harus memiliki cara pandang hasil pembangunan bisa dinikmati semua orang.

“Misalnya jalan tidak harus dengan kaki, tapi bisa dengan kursi roda, makanya jalan harus muat kursi roda. Pengumuman di bandara yang disampaikan dengan pengeras suara, kalau yang tunarungu jadi kesulitan. Hal-hal itu yang harus terus-menerus disampaikan, terutama berkaitan dengan layanan umum supaya punya cara pandang inklusif,” imbuh Vivi.

Halaman
123
Editor: Putri Larasati Anggiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved