Pelayanan Dokumen CK-FTZ Rugikan Pengusaha, Ombudsman RI Tindak Lanjuti Laporan Kadin Batam

Polemik terhadap penghentian pelayanan pengurusan dokumen Cukai Free Trade Zone (CK-FTZ) di Batam terus berlanjut. Dianggap merugikan pengusaha di B

Pelayanan Dokumen CK-FTZ Rugikan Pengusaha, Ombudsman RI Tindak Lanjuti Laporan Kadin Batam
IST
Pelayanan Dokumen CK-FTZ Rugikan Pengusaha, Ombudsman RI Tindak Lanjuti Laporan Kadin Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM – Polemik terhadap penghentian pelayanan pengurusan dokumen Cukai Free Trade Zone (CK-FTZ) di Batam terus berlanjut.

Dianggap merugikan pengusaha di Batam, aturan ini pun mendapat perhatian khusus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam.

Tak tinggal diam, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, pun membawa permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia.

Ia menyebut, nota dinas Dirjen Bea dan Cukai terkait penghentian pengurusan dokumen CK-FTZ sendiri dianggap menyalahi aturan karena telah melarang untuk melakukan pelayanan publik.

“Jelas itu menyalahi aturan, karena perintahnya tidak melayani pelayanan publik dalam bentuk pengurusan dokumen CK-FTZ. Ini merugikan pengusaha dan tentunya daya saing Batam sebagai kawasan FTZ,” ujarnya saat dihubungi, Senin (12/8/2019) sore.

Protes Banyak Program DPRD Diamputasi, Udin: Mereka Jadikan Kami Stempel Pengesahan Saja

Mobil Toyota Avanza Rusak Parah Tanpa Sopir Masuk Semak-semak, Hebohkan Warga Karimun

Kadin Surati Pimpinan BP Batam Soal Perka 11/2019, Nilai Perka Berpotensi Batal Demi Hukum

Rezvani Luncurkan SUV Mirip Tank, Segini Harganya

Jadi juga mengatakan, pada prinsipnya tiap pengusaha tentu akan taat terhadap aturan berlaku.

“Siap membayar pajak kapan pun selama sudah ditetapkan ketentuannya oleh peraturan perundangan yang ada. Namun aturan (Nota Dinas Dirjen BC) ini tidak mengindahkan perintah Presiden Jokowi agar tidak mempersulit pelayanan publik yang ada dan mendukung ekosistem dunia usaha,” sambung Jadi lagi.

Menurutnya, laporan Kadin Batam ini pun sudah diterima dan akan ditanggapi sesegera mungkin oleh Ombudsman Republik Indonesia.

“Sudah diterima dan akan ditangani langsung oleh Pak Dadan salah satu komisioner,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum dan Mediasi Kadin Batam, Ampuan Situmeang, mengatakan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas seharusnya juga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

Halaman
12
Penulis: Dipa Nusantara
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved