Sempat Minta TNI-Polri yang Buru KKB Papua Ditarik. Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam & Kapolda

Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta pasukan TNI-Polri yang tengah memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua ditarik dari wilayah tersebut.

Sempat Minta TNI-Polri yang Buru KKB Papua Ditarik. Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam & Kapolda
Kompas.com
Bupati Nduga Yairus Gwijangge/ Minta Pasukan TNI-Polri yang Buru KKB Papua Ditarik, Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam & Kapolda 

Ia mengklaim, dari hasil pertemuan tersebut, Bupati Nduga Yarius Gwijangge telah bersedia untuk lebih komunikatif terhadap aparat.

"Saya minta maaf bapak-bapak, yang berikutnya kita akan komunikasi," kata Rodja, menirukan ucapan bupati.

 

a
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja (Dok Humas Polda Papua)

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI-Polri menarik personelnya dari Nduga.

Ia menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

a
Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan KKB Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved