Pemerintah Tidak Jadi Terbitkan Aturan Blokir HP Ilegal, Ombudsman: Selesaikan Masalah Hulunya Dulu

Pemerintah tidak jadi mengeluarkan aturan terkait International Mobile Equipment Identity (IMEI) HP dengan alasan masih belum selesai digodok

Pemerintah Tidak Jadi Terbitkan Aturan Blokir HP Ilegal, Ombudsman: Selesaikan Masalah Hulunya Dulu
Tribunbatam.id/Argianto DA Nugroho
Suasana Lucky Plaza salah satu kawasan penjualan HP terbesar di Kota Batam 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Pemerintah tidak jadi mengeluarkan aturan terkait pemblokiran  International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal dengan alasan masih belum selesai digodok.

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informasi akan meluncurkan aturan tersebut pada pertengahan Agustus ini, namun tidak jadi dengan alasan masih menggodok aturan tersebut.

Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia tetap mengawasi rencana tersebut.  

Komisoner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih menegaskan,  jika pemerintah ingin memberangus ponsel ilegal, seharusnya pemerintah menyelkesaikan permasalahan di sistim di hulu yang tidak beres dan belum diselesaikan oleh pemerintah.

HP BM Masih Bisa Lolos Dari Pemblokiran, Asalkan Penuhi Syarat Ini

Handphone Black Market Bakal Diblokir, Warga Batam: Saat Beli Tak Pernah Dibilang BM

Aturan Blokir Handphone Black Market Dinilai Belum Cocok Untuk Batam, Kenapa?

Pemblokiran gawai ilegal ini, menurut Ombudsman hanya menyelesaikan sektor hilir tanpa menyentuh sektor hulu.

Menurut Alamsyah, bijaknya pemerintah seharusnya mempelajari sistem di hulu kenapa ponsel haram bisa masih masuk ke Indonesia sehingga pemerintah tak perlu ngotot untuk melaksanakan pemblokiran ponsel haram ini pada Februari 2020 mendatang.

"Pemerintah harus membuat suatu sistim deteksi dan mitigasi yang baik agar ponsel ilegal tak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran ponsel ilegal tersebut,” ujar Alamsyah, dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2019) seperti dilansir Kontan.co.id. 

Alamsyah menambahkan, jika ingin memberantas ponsel ilegal dan mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah lebih baik memburu gerai ritel ponsel.

“Pemblokiran IMEI hanya dilakukan di negara yang otoriter. Tujuan agar negara dapat mengintai warga negaranya. Sementara Indonesia adalah negara demokratis. Sebenarnya yang saat ini terjadi isunya adalah penggelapan pajak di ritel ponsel,” terang Alamsyah.

Jika pemerintah tetap ingin menjalankan aturan pemblokiran IMEI tersebut, Alamsyah meminta agar kementrian teknis membuat terlebih dahulu standar pelayanan perlindungan konsumen.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved