Pemerintah Tidak Jadi Terbitkan Aturan Blokir HP Ilegal, Ombudsman: Selesaikan Masalah Hulunya Dulu

Pemerintah tidak jadi mengeluarkan aturan terkait International Mobile Equipment Identity (IMEI) HP dengan alasan masih belum selesai digodok

Pemerintah Tidak Jadi Terbitkan Aturan Blokir HP Ilegal, Ombudsman: Selesaikan Masalah Hulunya Dulu
Tribunbatam.id/Argianto DA Nugroho
Suasana Lucky Plaza salah satu kawasan penjualan HP terbesar di Kota Batam 

Aturan ini mewajibkan semua nomor IMEI ponsel yang beredar di Indonesia terdaftar di database atau konsekuensinya akan diblokir.

Artinya, ponsel asal luar negeri yang berbau selundupan --baru atau bekas-- alias HP black market atau BM tak akan bisa digunakan di Indonesia.

Batam sebagai surga ponsel black market selama ini tentu akan terdampak dengan aturan baru ini karena tujuan aturan ini memang untuk menghabisi penjualan ponsel ilegal.

Tidak hanya itu, ponsel hasil curian juga bakal terkena aturan ini jika.

Nah, bagaimana nasib ponsel yang kadung dibeli dari luar negeri? 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sedang menyiapkan tiga opsi, khusus untuk ponsel-ponsel yang dibeli di luar negeri. 

Pertama adalah opsi pelaporan. Nantinya, ponsel yang dibeli di luar negeri bisa digunakan di Indonesia dengan melaporkan IMEI ponsel, namun pembeli wajib membayar pajak. 

Kedua, memberi batasan jumlah ponsel yang dibeli oleh satu orang yang dilacak berdasarkan nomor induk kependudukan (KTP). 

Ketiga, pemerintah sedang mempertimbangkan pemblokiran ponsel yang dibeli dari luar negeri. Ponsel akan tetap aktif, hanya saja tidak bisa menggunakan kartu SIM lokal.

Pemerintah sedang menyiapkan sistem pelaporan IMEI. Bukan hanya yang berasal dari luar negeri saja, tapi juga untuk ponsel yang hilang. 

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved