PHK Melanda Batam, Perusahaan Hengkang, Ini Penyebabnya

TRIBUNBATAM.id - Industri manufaktur di Batam meredup, pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda, ini penyebabnya.

Terbaru perusahaan elektronik seperti PT Foster Electronic Indonesia, PT Unisem dan PT Sanmina pilih tutup dan hengkang dari Batam.

Celakanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang beroperasi sejak lama di Batam dan memiliki ribuan perusahaan.

PT Foster Electronic Indonesia sudah 28 tahun beroperasi di Batam.

Manager Admin dan General Affair Batamindo, Tjaw Hioeng mengatakan, PT Foster pindah ke Myanmar.

Hingga saat ini pihak perusahaan tetap melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)-nya melalui sistem online di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pihak perusahaan sudah konfirmasi akan memindahkan pabrik usahanya yang ada di Batam ke SEZ Thilawa, Myanmar.

Dan rata-rata kewajiban dengan pekerja yang diputus kerja, sudah selesai.

"Mereka stop operasi sejak Januari 2019 dan keputusan tutup dari kantor pusat masih belum diumumkan. Saat ini jumlah karyawan tinggal 7 orang untuk urusan administrasi," kata Ayung, sapaannya.

Diketahui, PT Foster Electronic Indonesia beroperasi sejak Maret 1991 di Batam.

Adapun jumlah karyawan perusahaan hingga 2018, tercatat sebanyak 1.166 orang dan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berjalan dengan lancar.

Dari informasi, pabrik Foster sendiri ada di China dan yang paling besar ada di beberapa wilayah.

Seperti Guangzhou, Nanning dan Heyuan. Selain itu, juga ada di Vietnam seperti di wilayah Da Nang dan Bac Ninh.

Sementara itu, soal pindahnya PT Foster ke negara lain, Ayung menyebut, faktor kenyamanan dalam berinvestasi termasuk pertimbangan investor di suatu negara pilihannya.

Bagi PMA (Penanaman Modal Asing), jika sudah tidak nyaman, pilihannya adalah relokasi ke tempat yang aman dan nyaman. Relokasi itu butuh waktu sekitar 3-5 tahun.

"Tahun ke 1-2 mereka akan survey lokasi dan flexibility study. Tahun ke 3 mulai pembangunan gedung produksi, tahun ke 4 melakukan testing and commissioning. Kemudian tahun ke 5 biasanya fully operasi," ujarnya. 

 Gara-gara upah hingga demo buruh

Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, menjelaskan ada sejumlah masalah utama perusahaan padat karya seperti Foster dan Unisem.

Pertama, upah minimum yang sudah semakin tidak kompetitif.

Saat ini upah minimum di Batam sudah mencapai US$ 270, jauh lebih tinggi ketimbang negara ASEAN lainnya.

"Makanya Foster memilih merelokasi usaha ke Myanmar," kata Rafki, kemarin.

Kedua, frekuensi demonstrasi di Batam semakin tinggi.

Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor akan keselamatan asetnya di Batam, bahkan seringkali hal itu mengganggu proses produksi.

Ketiga, masih mahalnya ongkos angkut kontainer dari Batam ke luar negeri.

Aturan masih berbelit

Keempat, masih ada aturan berbelit yang dikeluarkan berbagai lembaga pemerintah pusat yang menyulitkan langkah perusahaan di Batam memasukkan maupun mengeluarkan barang dari Batam ke luar negeri dan ke daerah lain di Indonesia.

"Kami minta pemerintah pusat dan semua pihak terkait menjaga iklim investasi yang baik dan menguntungkan di Batam," kata dia.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, menjelaskan tidak ada analisa secara empiris penyebab perusahaan tutup.

Tapi BP Batam mendapatkan keterangan bahwa mereka telah merugi selama beberapa tahun belakangan.

Menurut Dendi, di Batam memang ada pergesaran industri ke arah yang lebih tinggi teknologinya.

Misalnya, dua perusahaan seperti PT Infineon Tecnologies Batam dan Pegatron justru mau berekspansi di Batam.

"Artinya saat ada industri turun, maka ada industri baru yang mau menanamkan modalnya di Batam," kata Dendi.

Nilai ekspor

Batam merupakan urat nadi perekonomian di Kepri.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat, kegiatan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Juli 2019 mengalami kenaikan hingga 75,42 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Juni 2019 nilai ekspor US$ 801,86 juta dan naik di Juli menjadi US$1.406,64 juta.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Zulkifli, Sabtu (17/08/2019).

 "Kenaikan nilai ekspor Juli 2019 disebabkan, naiknya ekspor sektor minyak dan gas (Migas) dan sektor non Migas masing-masing sebesar 487,66 persen dan 6,95 persen," kata Zulkifli. 

Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, ekspor di Kepri  juga mengalami kenaikan sebesar 25,01 persen yakni dari US$ 1.125,22 juta, menjadi US$1.406,64 juta.

Kenaikan nilai ekspor juga dari sektor Migas, sebesar 98,37 persen.

"Untuk total ekspor kumulatif dari Januari sampai Juli 2019 sebesar US$ 7.030,44 juta," ucapnya.

Zulkifli menyebutkan, ekspor non migas HS 2 digit terbesar Juli 2019 pada golongan barang mesin/peralatan listrik (HS 85) sebesar US$ 257,00 juta.

"Sedangkan secara kumulatif Januari sampai Juli 2019 nilai ekspor mencapai US$1.284,03 juta, dengan peranan terhadap ekspor non Migas sebesar 30,86 persen," sebut Zulkifli.

Dia juga menyampaikan, ekspor ke Singapura di Juli 2019 mencapai nilai terbesar US$ 858,07 juta.

Sedangkan secara kumulatif Januari sampai Juli 2019 ekspor ke Singapura mencapai US$3.889,56 juta, dengan kontribusinya mencapai 55,32 persen.

"Kalau melalui pelabuhan, untuk pelabuhan Batu Ampar US$ 1.903,03 juta, diikuti pelabuhan Tarempa US$ 1.492,36 juta, pelabuhan Belakang Padang US$ 1.064,77 juta, pelabuhan Sekupang US$ 1.002,39 juta, dan pelabuhan Tanjung Balai Karimun US$ 694,30 juta.

Kontribusi ke lima pelabuhan terhadap kumulatif ekspor Januari hingga Juli 2019, sebesar 87,57 persen," ujar Zulkifli.

Sementara itu, untuk nilai impor Kepri pada Juli 2019 mengalami penurunan 2,50 persen atau hanya mencapai US$ 915,26 juta dibanding impor Juni 2019.

"Pada bulan sebelumnya mencapai US$ 938, 74 juta.

Bila dibandingkan tahun sebelumnya bulan sama juga menurun sebesar 21,13 persen.

Capaian tahun lalu US$ 1.160,51 juta," kata Zulkifli.

Untuk nilai impor Migas Juli 2019 mencapai US$ 168,63 juta, atau naik 38,48 persen dibanding Juni 2019.

Nilai impor non Migas pada Juli 2019 mencapai US$ 746,63 juta atau turun 8,61 persen dibanding Juni 2019.

"Selama Januari hingga Juli 2019 impor non Migas terbesar itu berasal dari golongan barang mesin/peralatan listrik (85) dengan nilai US$ 1.379,87 juta atau 30,53 persen dari total impor nonmigas," ucap Zulkifli.

Selain itu, negara pemasok barang impor terbesar pada Januari hingga Juli 2019 ditempati Singapura dengan nilai US$ 2.296,68 juta dan kontribusi 42,78 persen.

"Pelabuhan bongkar barang impor terbesar selama bulan Januari hingga Juli 2019 di antaranya, pelabuhan Batu Ampar dengan nilai impor sebesar US$ 2.972,68 juta, disusul pelabuhan Sekupang dengan nilai impor sebesar US$ 1.034,79 juta.

Kontribusi keduanya mencapai 74,64 persen dari total impor," tegas Kepala BPS Provinsi Kepri.(*)