Bank Indonesia Rilis Aturan QRIS, Nominal Transaksi QR Code Maksimal Rp 2 Juta

BI baru saja meluncurkan Quick Response (QR) Code Indonesian Standard ( QRIS) pada perayaan HUT Indonesia ke-74 Sabtu (17/8/2019) lalu.

Bank Indonesia Rilis Aturan QRIS, Nominal Transaksi QR Code Maksimal Rp 2 Juta
Fatimah Kartini Bohang/Kompas.com
Fidia (25), pemilik warung Pecel Ayam Gondrong yang terletak di Kebon Sirih, Jakarta. Ia melayani pembayaran dengan Go-Pay menggunakan fitur QR Code. 

TRIBUNBATAM.id - Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan Quick Response (QR) Code Indonesian Standard ( QRIS) pada perayaan HUT Indonesia ke-74 Sabtu (17/8/2019) lalu.

Aturan terkait implementasi QRIS tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019.

"Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)," tulis BI dalam keterangannya, Rabu (21/8/2019).

Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp 2 juta pertransaksi.

Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.

Ketika Ditanya Hotman Paris Soal Dipacari Pria Beristri, Ini Jawaban mengejutkan Vanessa Angel

TERUNGKAP, Pengasuh Rafathar Bongkar Sifat Asli Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Sering Terlupakan oleh Pemilik Motor, Kapan Waktu Terbaik Untuk Ganti Oli Gardan?

Promo KFC Spesial Berlaku Hari Ini Aja, 5 Potong Ayam Hanya Rp 49 Ribuan

 

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia. 

"Dalam hal ini, pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Acquirer di Indonesia berupa Bank BUKU 4," jelas BI.

BI pun menjelaskan, untuk PJSP yang belum menerapkan QRIS wajib menyesuaikan QRCode Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

"Pihak yang sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019," tulis BI.

Editor: Rio Batubara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved