Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/11/2018). 

TRIBUNBATAM.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang. Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.
 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kotanegara)," kata Bambang.

Namun, Kementerian PPN/Bappenas enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih Presiden sebagai ibu kota baru.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Saat ini, ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pada tahap awal, nantinya ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Presiden Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru di Penajam dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pengumuman ibu kota baru di Kalimantan Timur disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Jokowi menyampaikan rencana pemindahan digagas sejak lama sejak Presiden Soekarno.

"Sebagai bangsa besar Indonesia belum pernah merancang sendiri," ujarnya.

Alasan pemindahan yakni, pertama beban Jakarta terlalu berat yakni pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan.

Kedua yakni beban Pulau Jawa 150 juta atau 54 persen total penduduk Indonesia, Pulau Jawa sebagai ketahanan pangan, maka beban akan semakin berat jika tidak pindah.

Jokowi mengurai pemindahan memerlukan dana Rp 466 Triliun, 19 persen APBN terutama kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta. Sisaanya kerjasama dengan investasi.

Ia menambahkan pemindahan berkaitan dengan kemacetan, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Pulau Jawa.

Pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam. Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi umumkan pemindahan ibu kota baru bersama Wapres Jusuf Kalla.

Hadir konferensi pers yakni Gubernur Kaltim Isran Noor, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Sebelumnya Presiden Jokowi meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan di depan anggota DPD dan DPR RI.

Pemindahan ibu kota baru diperkirakan menelan dana Rp 500 triliun.

Dana pemindahan bersumber dari APBN dan swasta.

Pada Jumat (23/8), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadap Presiden Jokowi di Istana untuk menyerahkan dua kajian terkait ibu kota baru. 

"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Diketahui, sampai sekarang Jokowi belum memutuskan lokasi ibu kota baru, apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur, karena masih menunggu dua kajian terakhir. 

"Dua detail itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan mereview, mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," tutur Bambang. 

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil telah menyebut Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru mengantikan DKI Jakarta. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Ibu Kota Pindah, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/17240531/jika-ibu-kota-pindah-menpan-rb-pastikan-jutaan-asn-pusat-ikut-pindah?page=all

Editor: Rio Batubara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved