BATAM TERKINI

Kejahatan S3ksual di Sekolah Batam Meningkat, DPRD Usul Ada Anggaran Khusus Bagi KPPAD

Anggota DPRD Kota Batam mengusulkan anggaran khusus untuk KPPAD Batam terkait meningkatnya kasus pelecehan s3ksual di Batam belakangan ini.

Kejahatan S3ksual di Sekolah Batam Meningkat, DPRD Usul Ada Anggaran Khusus Bagi KPPAD
Thinkstockphotos.com
Ilustrasi. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kasus pencabulan terhadap siswa sekolah yang dilakukan oknum guru kembali terjadi di Batam.

Kali ini menimpa belasan siswa Sekolah Dasar swasta di kawasan Batam Center oleh M, oknum guru yang terkenal ramah dan sopan serta dekat dengan siswa-siswanya.

Kejadian yang berulang itu mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan.

Menurutnya Pemerintah Kota (Pemko) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam harus serius dalam menangani kasus pelecehan seksual di Batam.

"Ini persoalan luar biasa harus kita perhatikan agar tidak terjadi lagi," ujar Safari kepada Tribun di ruangan Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari, Kamis (5/9/2019).

Sebelumnya juga kasus yang sama pelecehan seksual antara guru dengan siswa SMA terjadi di Bengkong dan Batu Aji.

Politisi dari Fraksi PAN ini sangat menyesalkan kasus pelecehan seksual kerap terjadi di dunia pendidikan.

Sementara itu, dalam pembahasan APBD-P beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Kota Batam telah mengusulkan anggaran khusus untuk Komisi Pengawas Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam.

Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 300 juta.

Anggaran ini nantinya digunakan untuk berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Saat ini prosesnya sedang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Walaupun tidak semuanya bisa dianggarkan dan tidak direspon baik oleh pemerintah.

"Agar anggaran ini bisa membantu KPPAD mensosialisasikan perlindungan kepada anak-anak kita. Peran pemerintah dan orang tua harus ada juga. Apalagi orangtua harus mengawasi anak-anak," kata Aman.

Safari berharap anggaran ini bisa direalisasikan sehingga KPPAD bisa bekerja setelah dilantik.

Semoga, kata Safari, kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan ini terakhir kalinya dan tidak ada kasus berikutnya.

"2019 ini di APBD-P bisa dikeluarkan. Sehingha KPPAD bisa melakukan sosialisasi," tegasnya. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved