Meski Sudah Dilarang, Aktifitas Pembangunan Rumah di Hutan Lindung Batam Masih Berlangsung

Seperti di Kaveling Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri. Atau sekitar 200 meter dari Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana

Meski Sudah Dilarang, Aktifitas Pembangunan Rumah di Hutan Lindung Batam Masih Berlangsung
TRIBUNBATAM/LEO HALAWA
Pembangunan rumah di Kaveling Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri. Atau sekitar 200 yang dikelola oleh PT Prima Makmur Batam, Senin (9/9). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Aktivitas pembangunan rumah di lahan hutan lindung masih berlangsung.

Seperti di Kaveling Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri. Atau sekitar 200 meter dari Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana.

Pantauan Senin (9/9), aktivitas warga mendirikan unit bangunan rumah masih berlangsung. Padahal, lokasi lahan yang dikelola PT Prima Makmur Batam itu, sudah dilarang DPRD Kota Batam. Dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam. Pada waktu rapat dengar pendapat (RDP) Senin (29/7/2019).

Rusman seorang tukang saat diminta keterangan mengaku, ia hanya pengerja. Dia pun mengaku dipekerjakan oleh pemilik rumah. Sehingga, tidak tahu menahu jika lahan itu masuk kawasan hutan lindung.

Plt Gubernur Kepri Isdianto Minta Plang Pembangunan Jalan Dipasang, Sebut Pemprov Juga Ikut Membantu

"Kata pemilik rumah sudah ia beli dari PT Prima Makmur Batam. Kami hanya mengerjakan. Untuk masalah yang lain-lain tanyakan saja ke pemilik rumah. Kami hanya diupah untuk mengerjakan ini," katanya.

Sementara itu, pemilik rumah yang membangun tidak berada di lokasi. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Batam Budi Mardianto meminta pihak kepolisian untuk melakukan police line atau garis polisi. Menyusul katanya, alih fungsi lahan itu dari hutan lindung dikomersialkan menjadi hunian warga sudah melanggar. "Ini pidana. Kami minta keseriusan polisi. Kalau bisa harus ada police line di dalam," kata pria politisi Partai PDI Perjuangan itu.

Pekerja Masjid Agung Dipukul Kepala Kontraktor Karena Permasalahan Sepele

Namun, tidak tampak garis polisi di sepanjang puluhan hektare lahan itu. Belasan rumah permanen sudah berdiri kokoh. Ketika dikonfirmasi kepada Kepala KPHL Unit II Kota Batam Lamhot Sinaga mengaku kaget. Sebab kata dia, mereka sudah memasang papan pengumuman di atas lahan. Berisikan pemberitahuan kalau lahan itu masuk kawasan hutan lindung.

"Nanti kami cek. Karena kami sudah memasang papan pengumuman. Kemudian hilang papan pengumuman itu. Kami tak tahu siapa yang ambil. Lahan itu masuk kawasan hutan lindung," katanya.

Selain lahan yang dijual oleh PT Prima Makmur Batam, juga beberapa lahan hutan lindung dibabat. Seperti lahan di Punggur persi sebelah kanan Masjid Darussalam Punggur. Sekitar 50 hektare (ha) lahan ini juga bermasalah. Karena masuk kawasan hutan lindung. "Kami juga sudah ingatkan itu. Kami beri tahu kalau lahan itu masuk kawasan hutan lindung," katanya.

Listrik Mati Lagi, Arus Kendaraan di Persimpangan Tanjunguncang Langsung Semberaut

Diketahui, lahan di samping Masjid Darusalam itu milik PT AMJB. Tampak dari jarak 30 meter, lahan itu sudah gundul. Kegiatan pengangkutan tanah masih berlangsung. Beberapa pengerja, masih berada di lokasi lahan. "Kami akan segera tertibkan lagi," kata Lamhot.

Pihak perusahaan pengelola Eman mengatakan, lahan itu tidak bermasalah. Dan lahan itu, dijual ke beberapa masyarakat. Dengan harga pernah kaveling bervariasi. Antara Rp15-25 juta. Tergantung luas sebidang lahan. "Kalau bermasalah tak mungkin dijual," kata Eman.

Ratusan hektare lahan hutan lindung di Punggur dan beberapa titik di Batam rusak. Akibat dialihfungsikan menjadi kaveling. Selain dua perusahan tersebut, KPHL Unit II Kota Batam telah menyegel beberapa lahan lainnya. Seperti lahan yang dikelola oleh PT Ganda Putra Sakti yang berada di
Kaveling View Indah Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam Kepri. Atau dekat Bumi Perkemahan Punggur. Ratusan konsumen sempat berseteru dengan pihak PT karena status lahan.

Antrian Panjang di SPBU Bintan, Pengawas SPBU Tidak Tahu Ada Penimbunan, Suplai BBM Masih Lancar

Tak hanya itu. Selanjutnya lahan yang dikelola PT Kayla Alam Sentosa yang terletak di hutan mangrove yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri. KLHK juga sudah menyegel area ini. Karena masuk kawasan hutan lindung. Dan beberapa titik lahan lainnya. Perusahaan penjual, menjual kepada warga dengan harga bervariasi. Terkuak dalam RDP, PT Prima Makmur Batam menjual lahan kepada konsumen Rp15-45 juta per kaveling. Tergantung luas lahan.(tribunbatam.id/leo Halawa)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved