BATAM TERKINI

Nelayan Batam Tolak Ranperda Zonasi

Masih ada 38 titik reklamasi yang akan dilakukan dalam kawasan wisata, pemukiman non-nelayan, zona industri, bandar udara, fasilitas umum

Nelayan Batam Tolak Ranperda Zonasi
Istimewa
Penyegelan alat berat di lokasi reklamasi di Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Izin reklamasi Tanjung Piayu, Sei Beduk, Kota Batam yang menyeret Gubernur (non-aktif) Kepri, Nurdin Basirun sementara rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) belum disahkan oleh DPRD Kepri, menuai tanggapan.

Salah satunya adalah Ketua harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, beberapa waktu lalu menyebutkan pihaknya menolak ranperda tersebut karena wujud koruptif proyek reklamasi dan tidak melibatkan partisipasi nelayan.

Dia juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak melakukan identifikasi kawasan penting dan rentan yang seharusnya direhabilitasi sebagaimana mandat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 121 tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Menurutnya, Pemprov Kepri seperti memaksakan 114 titik lokasi reklamasi yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

“Namun setelah verifikasi oleh KPK berkurang titiknya menjadi 42 titik,” terangnya.

Marthin juga menambahkan, bahkan dalam draf Ranperda RZWP3K versi Januari 2019 terungkap, masih terdapat 38 titik reklamasi yang akan dilakukan dalam kawasan wisata, pemukiman non-nelayan, zona industri, bandar udara, fasilitas umum, hingga zona jasa perdagangan.

"Untuk penambangan terdapat empat blok tambang mineral berupa pasir laut, mineral, serta minyak dan gas yaitu di Blok Karimun, Blok Batam, Blok Lingga, hingga Blok Natuna dan Anambas khusus untuk migas," ujarnya lagi.

Baginya, dari kasus suap dan gratifikasi Nurdin Basirun yang termasuk di dalamnya.

Marthin menuding ada beberapa hal yang melanggar hukum yakni suap perizinan dalam izin lokasi dan izin pelaksanaan, suap terhadap anggota DPR terkait peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan ada pengelabuhan dokumen lingkungan hidup (AMDAL).

Halaman
12
Penulis: Dipa Nusantara
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved