Tiga Pimpinan PT KDH Ditetapkan Tersangka, Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun Mengapresiasi Disnaker

Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar mengapresiasi keputusan disnaker menetapkan tersangka ke pimpinan PT KDH

Tiga Pimpinan PT KDH Ditetapkan Tersangka, Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun Mengapresiasi Disnaker
TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra
Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar. 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Penetapan tiga unsur pimpinan PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) diapresiasi oleh serikat pekerja.

Diantaranya apresiasi terhadap Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Cabang Karimun itu disampaikan oleh Serikat Pekerja Aneka Industri-Feserasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI- FSPMI) Kabupaten Karimun.

Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar mengaku telah mendengar adanya keputusan penetapan tersangka kasus dugaan penyelewengan iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan PT KDH.

BJ Habibie Meninggal, Ini Penjelasan Keluarga dan Riwayat Penyakitnya

BJ Habibie Meninggal Dunia, Keluarga Besar Berkumpul di RSPAD

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tidak Dibayarkan, Tiga Pimpinan Perusahaan PT KDH Dijadikan Tersangka

"Kami sudah mendengarnya. Saya mewakili pekerja mengapresiasi kinerja Pengawas Ketenagakerjaan," kata Fajar, Rabu (11/9/2019).

Diharapkan Fajar, apa yang telah dilakukan oleh pihak Pengawas Disnaker tersebut, dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan lainnya di Karimun jika melakukan penyelewengan.

"Semoga perusahaan lain di Karimun tidak mengabaikan hak-hak pekerja mereka seperti yang terjadi di PT KDH," harap Fajar.

Koordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Cabang Karimun, Mujarab Mustafa sebelumnya menyampaikan ada tiga orang yang ditetapkan pihaknya.

"Tidak, hanya tiga. Ada tiga orang unsur pimpinan PT KDH. Sudah kami lakukan penetapan (tersangka)," kata Mujarab, Rabu (11/9/2019).

Akan tetapi Mujarab enggan menyampaikan identitas ketiga unsur perusahaan yang bergerak di sektor tambang granit tersebut.

"Lebih jelasnya langsung ke penyidiknya saja ya, ibu Ria Isweti," ujar Mujarab.

Bergulirnya kasus ini berawal dari karyawan PT KDH melaporkan pihak perusahaan atas dugaan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan.

Dimana karyawan mengaku gaji mereka selalu dipotong setiap bulannya untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Karyawan juga sempat membuat laporkan ke Polres Karimun di awal tahun 2019.

Akibatnya, BPJS Ketenagakerjaan karyawan tidak bisa dicairkan.

Berdasarkan hasil penelusuran pihak BPJS Ketenagakerjaan, PT KDH diketahui menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 300 juta. (ayf)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved