Jokowi Tak Setuju Penyadapan KPK Perlu Izin Pihak Luar, Cukup ke Dewan Pengawas

Point lainnya yang tidak disetujui Jokowi yakni, dia tidak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan.

Jokowi Tak Setuju Penyadapan KPK Perlu Izin Pihak Luar, Cukup ke Dewan Pengawas
surya malang
Jokowi 

TRIBUNBATAM.id - Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai poin yang tidak disetujui dirinya terhadap draf Revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

 Jokowi menyampaikan keterangan pers soal revisi UU KPK di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Setidaknya, ada empat poin yang ‎tidak disetujui Jokowi diantaranya dia tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

"Saya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, dari pegawai KPK maupun instansi lainnya, tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," tegas Jokowi, di Istana Negara.

Irjen Firli Jadi Ketua, Saut Situmorang Memilih Angkat kaki dari KPK, Ini Reaksi Presiden Jokowi

Point lainnya yang tidak disetujui Jokowi yakni, dia tidak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan.

Menurut Jokowi, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan UU KPK telah berusia 17 tahun, sehingga perlu penyempurnaan secara terbatas agar pemberantasan korupsi makin efektif.

"Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," singkat Jokowi.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul ‎Jokowi Tidak Setuju Penyelidik dan Penyidik KPK Hanya dari Polri dan Kejaksaan

Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved