Pemerintah Resmi Luncurkan Insentif Pajak Super Besar Hingga 200%. Siapa Saja Bisa Mendapatkan?

Pemerintah menerbitkan terkait insentif pajak super besar yang bisa memotong pajak penghasilan hingga 200 persen atau disebut superdeduction tax

Pemerintah Resmi Luncurkan Insentif Pajak Super Besar Hingga 200%. Siapa Saja Bisa Mendapatkan?
KONTAN
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA  - Pemerintah akhirnya menerbitkan terkait insentif pajak super besar yang bisa memotong pajak penghasilan hingga 200 persen atau disebut dengan superdeduction tax.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019 dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang terbit awal Juli lalu. 

 Beleid baru itu diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku mulai 9 September 2019.

Perusahaan mana saja yang bisa mendapatkan fasilitas super jumbo tersebut?

Pertama adalah wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu (vokasi).

Perusahaan atau wajib pajak ini bisa mendapat pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%.

Nilai maksimal pengurangan tersebut, meliputi pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

Lalu ada tambahan pengurangan maksimal 100% dari jumlah biaya tersebut.

Dalam beleid tersebut, Menkeu menetapkan lima jenis biaya yang bisa memperoleh tambahan pengurangan penghasilan maksimal 100%. 

Pertama, biaya penyediaan fasilitas fisik khusus, berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya lain terkait untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja atau pemagangan.

Kedua, biaya pembimbing praktik kerja, pemagangan, atau kegiatan pembelajaran. 

Ketiga, biaya barang atau bahan untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran.

Keempat, biaya pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta latih perorangan, yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun.

Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta latih yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai perundang-undangan.

Nah, wajib pajak yang ingin mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan, harus menyampaikan pemberitahuan melalui Online Single Submission (OSS) dengan melampirkan perjanjian kerja sama dan surat keterangan fiskal yang masih berlaku.

Didukung Pengusaha

Pra pengusaha, terutama kalangan industri, menyambut positif aturan teknis terkait pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) super atau superdeduction tax tersebut.

Pada pasal 4 beleid tersebut, pemerintah menetapkan jenis-jenis biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta bilang bahwa beleid tersebut menarik dan memang sudah sesuai kebutuhan industri.

"Seperti magang dan PKL (praktik kerja lapangan) sudah banyak dilakukan di pabrikan tekstil," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (13/9/2019).

Saat ini beberapa pabrikan tekstil di Jawa Tengah telah berkolaborasi melakukan pelatihan memadai untuk tenaga kerjanya.

Ke depan, kata Redma, pusat pendidikan semacam ini sedikit banyak bakal berefek pada penghematan beban produksi khususnya biaya training.

"Jadi, outputnya yang paqling penting adalah, tenaga kerja dapat langsung diserap industri," sebutnya.

Selama ini, ia mengaku bahwa tenaga kerja spesialis di bidang tekstil memang tak banyak. Pendidikan khusus bidang ini hanya ada satu di Bandung, dengan tingkat pendidikan D4, yang hanya meluluskan 200 orang setiap tahunnya.

Hal senada disampaikan Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) yang saat ini pihaknya tengah mempelajari mekanisme kerjasamanya.

"Kami akan inventarisasi dulu, persyaratannya seperti apa dan submitnya dimana," terangnya.

Harapannya, dengan ada vokasi industri, transisi dari dunia pendidikan ke pekerjaan jadi lebih pendek.

Sebelumnya Inaplas bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mendirikan Politeknik Industri Petrokimia yang akan dibangun di atas lahan seluas dua hektare yang telah dihibahkan PT Chandra Asri di Serang, Banten.

Sekolah vokasi tersebut diharapkan dapat meningkat value creation sektor tersebut. Disamping mendidik Sumber Daya Manusia (SDM).

Keberadaan politeknik itu juga mendorong lahirnya Small Medium Enterprises (SMEs), adapun dana untuk pendirian politeknik tersebut meliputi sarana dan operasionalnya memakan dana hingga Rp 200 miliar.

Pelaku usaha alat berat, PT United Tractors Tbk (UNTR) menyambut positif aturan tersebut.

"Untuk PMK ini kami pelajari dulu ya. Memang positif karena UNTR sudah banyak terlibat dengan pendidikan vokasi melalui banyak SMK binaan," sebut Sara K. Loebis, Corporate Secretary UNTR.

Mengenai detil pengembangan yang bakal dilakukan, manajemen UNTR belum dapat menceritakan lebih lanjut.

Yang terbaru perusahaan ini telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan sebuah SMK di Kalimantan untuk pengembangan kurikulum baru Teknik Alat Berat di sekolah tersebut.

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved