Breaking News:

Presiden Jokowi Teken PP Terkait Ex Officio, Kepala BP Batam Siap-Siap Balik Kandang

Sudah ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan rangkap jabatan, Wali Kota ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, bukan hal meng

Humas BP Batam
Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady berbicara di forum kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Batam, Kepri, Rabu (10/7) bertempat di Ballroom Golden Prawn, Bengkong, Batam, Kepr 

Sebelum pelantikan pejabat baru pimpinan BP Batam, Edy masih akan bertugas menyelesaikan beberapa pekerjaannya di Batam.

Yakni merampungkan sejumlah proses administrasi pada aset-aset BP Batam yang akan segera dikembangkan.

Seperti soal administrasi pengembangan pelabuhan Batuampar, dan usulan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.

KEK Bandara Hang Nadim, KEK Nongsa Digital Park dan KEK RSBP Batam.

Tangkap Sinyal Misterius dari Luar Angkasa, Ini Dia Teleskop Raksasa di Tiongkok

Sebelumnya, Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwidjono membenarkan, Presiden RI Joko Widodo sudah menandatangani rancangan peraturan pemerintah perubahan dari PP No.46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Hanya saja ia belum bisa memastikan PP itu nomor berapa nantinya.

"Karena saat ini masih ada tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM dan otentifikasi di Setneg yang memerlukan waktu sekitar seminggu ini," kata Susiwidjono.

Setelah PP itu diundangkan, rencananya minggu depan akan ada rapat dewan kawasan dihadiri Ketua Dewan Kawasan yang juga Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution dan menteri terkait, beserta anggota, untuk menetapkan Kepala BP Batam secara ex officio.

Cut Meyriska mengaku Sakit Perut & Dibawa ke Rumah Sakit oleh Roger Danuarta, Hamil?

"Setelah disetujui DK, pak Menko selaku Ketua DK akan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan dan sekaligus melantik Kepala BP Batam," ujarnya.

Nantinya juga akan ada perubahan di struktur organisasi BP Batam.

Pihaknya sudah membahas hal itu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan tinggal menunggu persetujuan saja. (tribunbatam.id/Dewi Haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved