Plt Gubernur Kepri Janji Cabut Izin Perusahaan Jika Terbukti Terlibat Karhutla

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus mendapat sorotan selama sepekan terakhir.

Tak hanya di beberapa daerah rawan, kasus ini pun juga mendapat perhatian beberapa pemangku kepentingan di Provinsi Kepri.

Terbukti, hingga Agustus lalu, Kepolisian Daerah (Polda) Kepri telah berhasil menangani sebanyak 15 kasus terkait karhutla.

Namun, sejauh ini kasus itu masih didominasi oleh perseorangan.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan korporasi," terang Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Polda Kepri, Rustam Mansur, Rabu (18/9/2019) siang.

Mendengar itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto, pun dengan tegas mengatakan akan mencabut izin perusahaan terkait jika terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pasti, akan dicabut izinnya (konsesi)," tegasnya lagi.

Tercatat, kualitas udara di Kepri sendiri berada di angka 170 hingga 226 sesuai indeks standar pencemar udara.

"Dari angka itu, kualitas udara di Kepri dinyatakan tidak sehat," kata Plt Gubernur Kepri, Isdianto, saat memimpin konferensi pers di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (18/9/2019) siang.

Bahkan, sebelum membuka konferensi pers sendiri, Isdianto mengeluhkan kondisi udara di Batam yang dipenuhi asap.

• Asap Mulai Mencemaskan, Dinas Kesehatan Batam Sarankan Sekolah Percepat Waktu Pulang

• Jarak Pandang Cuma 400 Meter, Ustadz Abdul Somad Terancam Batal Ceramah di Jemaja

"Sudah sangat meresahkan ini," katanya lagi sambil terbatuk-batuk dan meminta air minuman kepada staff Pemerintah Provinsi Kepri.

Ia mengatakan, beberapa hari lalu dirinya bersama Presiden Jokowi juga telah melakukan rapat koordinasi terkait bencana karhutla yang terjadi hampir setiap tahunnya di beberapa daerah.

"Asap tidak sepenuhnya dari Kepri. Ini bisa jadi kiriman dari titik karhutla sekita Sumatera dan Kalimantan," sambungnya.

Ia juga mengungkapkan, Presiden Jokowi sendiri juga telah menyatakan secara tegas agar para pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat ditindaklanjuti secara tegas.

"Tidak ada tolerir bagi mereka pembakar lahan. Ada sanksi tegas untuk mereka," lanjut Isdianto.

Hingga berita ditulis, konferensi pers sendiri masih berlangsung. (tribunbatam.id/dipanusantara)