Tawarkan Peluang Medali Terbanyak, KONI Karimun Fokus Cabor Renang dan Atletik

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karimun akan meningkatkan cabang olahraga (cabor) renang dan atletik.

Saat ini prestasi Kabupaten Karimun di kedua cabor tersebut sangat minim.

Padahal jumlah kelas ataupun medali terbanyak terdapat di kedua cabor itu.

Hal ini juga disebabkan oleh minimnya sarana dan prasaran pendukung di Karimun.

Untuk cabor renang, Kabupaten Karimun belum memiliki kolam yang baik.

Sementara untuk atletik, jumlah atlit sangat sedikit karena kurangnya peminat.

• Ditanya Minat Ikut Pilgub Kepri 2020, Aunur Rafiq Sebut Pilih Karimun

"Seperti yang disampaikan Bupati. Kita akan tingkatkan renang dan atletik. Itu yang nomor tandingnya banyak," kata Ketua KONI Kabupaten Karimun, Jhon Afrizon usai pelantikan pengurus Koni Kabupaten Karimun periode 2019-2023, Selasa (1/10/2019).

Sementara Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam sambutannya mengatakan, saat ini pembinaan lebih memprioritaskan cabor-cabor yang berprestasi saja karena terbentur kemampuan daerah.

"Cabang yang dominan adalah cabang renang dan atletik. Kita memang kalah. Ada keingnan membangun tapi belum mampu. Kita harapkan KONI dapat membina cabor-cabor ini," katanya.

Rafiq juga mengatakan Pemerintah Kabupaten berkomitmen dalam memajukan olahraga di Karimun melalui dana hibah.

"Kami berkomitmen dengan DPRD mebrikan support. Nanti DPRD kalau diusulkan jangan dipotong-potong lagi," ujarnya.

Pelantikan dipimpin oleh Ketua Harian KONI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nur Syafriadi.

Dalam sambutannya Ia juga meyakini olahraga di Kabupaten Karimun dapat menjadi nomor satu di Kepri.

"Banyak cabor andalan di Karimun belum tergali secara optimal. Jika digali maka saya yakin Karimun dapat menduduki peringkat teratas," ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kepri itu juga mengeaskan Pemerintah Daerah agar jangan ragu membiayai olahraga. Disampaikannya, untuk kontingen olahraga tingkat nasional akan dibiayai oleh APBN. Kemudian untuk tingkat provinsi dibiayai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Tidak bisa lagi ragu-ragu dan karena alasan kesanggupan keuangan daerah. Dengan catatan dalam meminta anggaran sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan," tambahnya. (tribunbatam.id/elhadif putra)