PERPPU KPK

Presiden Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu KPK, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Presiden Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu KPK, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Presiden Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu KPK, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu KPK, Ini Penjelasan Pakar Hukum 

Pandangan lain

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, pernyataan Surya hanya gertakan semata yang tidak memiliki landasan hukum.

"Perppu itu konstitusional berdasarkan pasal 22 UUD 1945 dan mengeluarkan Perppu bukan alasan impeachment presiden," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

 

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).(KOMPAS.com/Devina Halim)

Feri mengatakan, aturan pemakzulan Presiden juga sudah diatur secara jelas dalam pasal 7A UUD 1945.

Aturan itu menyebut Presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

"Dari lima alasan itu, tak ada soal Perppu," sambung Feri. Feri juga mengingatkan bahwa Presiden sudah empat kali menerbitkan Perppu sejak menjabat pada 2014 lalu.

Keempatnya yakni Perppu KPK, Perppu Kebiri, Perppu Akses Informasi Keuangan dan Perppu Ormas.

"Nah kalau Presiden bisa di-impeach karena mengeluarkan Perppu, itu sudah empat kali Presiden mengeluarkan Perppu, tidak ada yang impeach," ujar dia.

Halaman
1234
Editor: Danang Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved