BATAM TERKINI

Wakil Walikota Batam Berharap Pelabuhan Rakyat di Batam Bisa Dilegalkan, Kenapa?

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad berharap pelabuhan rakyat di Batam bisa dilegalkan, ternyata ini alasannya!

Wakil Walikota Batam Berharap Pelabuhan Rakyat di Batam Bisa Dilegalkan, Kenapa?
TRIBUNBATAM/Argi Nugroho
Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad berharap pelabuhan rakyat di Batam bisa dilegalkan sebagai lokasi memasukkan barang kebutuhan pokok.

Hal ini disampaikan Amsakar usai memimpin rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Walikota Batam, Selasa (8/10/2019).

“Pintu masuk harus dapat support (dukungan). Ada delapan pelabuhan. Pelabuhan rakyat yang sering digunakan untuk aktivitas barang seperti itu. Kita ingin ini diformalkan, dijaga baik, ada petugas, agar barang yang masuk memang barang yang kita perlukan,” tutur Amsakar.

Saat rapat tersebut, ia meminta kepada jajaran TPID untuk tetap menjalankan program-program yang sudah ada.

Seperti pasar murah TPID yang menggandeng distributor untuk jual langsung ke masyarakat di tiap kecamatan.

Atau bazar sembako murah yang dilakukan Pemko Batam setiap dua kali dalam satu tahun.

Hingga pengoptimalan keberadaan Pasar TPID di Grand Niaga Mas Batam Centre untuk kontrol harga.

Jalan ke Pelabuhan Rakyat Sekupang Rusak, Ini Jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air

Ia mengingatkan, jangan sampai harga di Pasar TPID ini lebih tinggi dari harga barang yang dijual di pasar lain.

“Juga bagaimana pasar induk ini bisa kita segerakan. Itu isu-isu yang saya anggap strategis untuk dielaborasi dalam rapat. Sehingga ada upaya konret. Karena seperti yang dikatakan Presiden, inflasi ini adalah momok bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Amsakar, inflasi harus terjaga stabil.

Tak boleh terlalu tinggi, juga tak baik terlalu rendah.

Ketika inflasi naik mengindikasikan daya beli masyarakat yang menurun.

Dan kondisi deflasi menunjukkan harga-harga barang yang turun sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

“Penting bagi kita menjaga kestabilan inflasi. Rendah pun tak baik. Kita harus berada di titik normatif 3,5 (persen). Selama masih di antara itu, artinya daya beli masyarakat stabil. Kestabilan ini yang membuat TPID rutin rapat, untuk melihat progres dari waktu ke waktu. Karena itu, inti arahan saya, agar tak berhenti di rapat. Ada tindakan konkret untuk mengeliminir persoalan yang mungkin hadir,” kata mantan Kepala Disperindag ESDM ini. (media centre batam)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved