Jokowi Tak Libatkan KPK saat Susun Kabinet, Laode M Syarif Harap Menteri Berintegritas

TRIBUNBATAM.id - Presiden Jokowi sudah menyusun nama-nama calon menteri yang masuk dalam kabinet.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas. 

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10). 

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri. 

Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri. 

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar dia. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi mengaku susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung. Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. 

Kendati kabinet sudah selesai disusun, menurut Jokowi, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata dia. 

Proses penyusunan kali ini agak berbeda dengan penyusunan kabinet periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019, KPK dilibatkan dalam penyusunan kabinet dengan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri. 

Sudah rampung

Jelang pelantikan Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan susunan kabinet jilid II sudah rampung.

Namun, hal ini masih menutup kemungkinan dapat berubah sampai hari pengumuman nanti.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata Jokowi.

Namun hingga kini siapa bakal calon menteri yang akan mendampingi Jokowi untuk lima tahun mendatang belum juga muncul.

Siapakah Menteri yang layak dipertahankan Jokowi?

7 Menteri Terbaik?

Pengamat politik Sebastian Salang menilai terdapat tujuh menteri layak untuk dipertahankan Jokowi untuk kembali masuk kabinet.

Menurut Sebastian, tujuh menteri itu berkinerja bagus selama lima tahun ini.

"Menteri dari kabinet jilid I yang dinilai kinerjanya bagus. Mereka layak dipakai kembali untuk melanjutkan periode kedua," ujar Sebastian kepada Tribunnews.com, Sabtu (13/10/2019).

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Pengurus PKS Ini Pilih 3 Menteri

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menambahkan terdapat tiga Menteri Kabinet kerja I layak untuk dipertahankan Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menurut anggota DPR RI ini layak untuk kembali dipercayakan Jokowi untuk mengisi kursi yang sama di Kabinet Kerja II.

"Pak Basuki PUPR layak dipertahankan. Pekerja keras dan berpikir terbuka. Bisa bekerjasama dengan semua. Dan paling utama dia itu bersih," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Minggu (13/10/2019).

Selain Menteri PUPR, dia menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak untuk dipertahankan Jokowi.

"Bu Sri Mulyani mampu mengawal kondisi perekonomian Indoensia di tengah banyak tantangan. Walau belum lebih baik tapi mampu menjaga kestabilan," jelas Mardani Ali Sera.

Terakhir nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti imbuh dia, bisa kembali dipilih Jokowi untuk mengisi jabatan yang sama untuk lima tahun mendatang.

"Bu Susi Pudjiastuti dengan keberaniannya menjaga laut Indonesia. Banyak pekerjaan belum selesai. Dan layak dilanjutkan," katanya.

Namun ia tetap menyerahkan siapa menteri yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja II kepada Jokowi.

"Untuk siapa yang layak, hak Pak Jokowi untuk menentukan. Tapi pesannya cari yang komitmen dan kompeten," ucapnya.

Mantan Kepala Daerah Layak Dipertimbangkan

Sebastian menilai, para mantan kepala daerah yang sukses memimpin daerahnya dapat dipertimbangkan Jokowi menjadi menteri.

Sebab dia tegaskan, Jokowi membutuhkan mentri yang mampu mengeksekusi visi, misi dan programnya. Bukan orang yang sekedar pandai beretorika atau pencitraan.

Dia mencontohkan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

"Syahrul Yasin Limpo itu orang yang berhasil mengangkat petani dan Sulsel menjadi gudang pangan nasional," jelasnya.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB).

"TGB dinilai berhasil mendorong NTB sebagai daerah pariwisata yang berhasil. Yang lain bisa dilihat," katanya.

Menurut dia, para direktur utama BUMN atau Swasta yang dinilai berhasil dan meningkatkan prestasi perusahaan bisa juga dipertimbangkan Jokowi untuk masuk Kabinet Kerja II.

Karena mereka itu sudah terbukti mampu mempin dengan baik dan hasilnya sudah terlihat. Selain itu telah teruji memiliki integritas yang baik.

Pun dia menilai, profesional yang tersebar di partai politik juga bisa dipilih Jokowi untuk menjadi menteri.

"Partai diminta untuk mengajukan para profesional di partainya masing. Bila perlu partai dan calonnya diminta menjelaskan kementrian mana yang mereka kehendaki, kenapa menghendaki itu dan apa ide perbaikan atau pengembangan yang akan mèreka lakukan. Dengan demikian presiden yakin menempatkan mentrinya pada tempat yang tepat," jelasnya.

Jokowi dan Prabowo Bahas Bergabungnya Gerindra ke Koalisi

Presiden Jokowi dan Prabowo membahas kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Hal tersebut diakui Presiden Jokowi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Juga berkaitan dengan masalah koalisi. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belumlah rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan, siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

"Kami akan memberikan gagasan optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh, bisa bangkit cepat," jelasnya.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kita harus bersatu," lanjut Prabowo.

Jokowi Susun Ulang Kabinet Kerja Jilid ll Usai Bertemu SBY

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur ulang kembali susunan Kabinet Kerja jilid ll, usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa (berubah usai bertemu SBY)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Sementara terkait pengumuman susunan menteri yang baru, Jokowi menyebut akan disesuaikan dengan kondisi setelah pelantikan dirinya dengan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"Mungkin bisa hari yang sama (saat pelantikan), mungkin sehari setelah pelantikan," paparnya.

Kemarin, Jokowi menerima SBY di Istana Merdeka dan berdiskusi secara empat mata di ruangan Jepara sekitar satu jam.

Menurut Jokowi, pertemuan dengan SBY turut membicarakan rencana masuknya Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.

"Kami bicara itu (gabungnya Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi sembari meminta bertanya langsung ke SBY rencana Demokrat bergabung ke partai koalisi pemerintah.

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan menteri Kabinet Kerja jilid ll akan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau kader Demokrat lain, Jokowi menyebut pembicaraan belum sampai tahap mengusulkan nama.

"Enggak sampai ke sana (mengusulkan nama), belum sampai ke sana," ucap Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet, KPK Harap Jokowi Pilih Menteri Berintegritas"