Semua Makanan dan Minuman Wajib Bersertifikasi Halal, Khusus Produk Luar Negeri Dikaji Terlebih Dulu

Menteri Agama Lukman Hakim Saufuddin mengatakan, mulai 17 Oktober 2019 semua produk makanan dan minuman diwajibkan memiliki sertifikasi halal.

Semua Makanan dan Minuman Wajib Bersertifikasi Halal, Khusus Produk Luar Negeri Dikaji Terlebih Dulu
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah akan memberlakukan penyelenggaraan jaminan produk halal secara menyeluruh mulai Kamis (17/10) . Menteri Agama Lukman Hakim Saufuddin mengatakan, mulai 17 Oktober 2019 semua produk makanan dan minuman diwajibkan memiliki sertifikasi halal.

Akan tetapi, Pemerintah memberi kesempatan bagi setiap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk mengurus sertifikasi tersebut.

"Selama 5 tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 itulah tenggat waktu 5 tahun untuk melakukan proses sertifikasi," kata Lukman, Rabu (16/10).

Meski begitu, dalam 5 tahun awal ini tidak ada penegakan hukum bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi. Tetapi pemerintah akan melakukan pembinaan dan sosialisasi regulasi tersebut.

"Pelaku usaha beragam, ada yang besar-besar, tetapi juga tidak sedikit ukm-ukm yang tentu perlu mendapatkan pembinaan bimbingan sosialisasi sehingga tidak muncul kesalahpahaman," ujar dia.

Lukman bilang, jika selama ini sertifikasi halal sifatnya voluntary dan dilakukan oleh MUI, sekarang sertifikasi tersebut bersifat mandatory karena sudah diatur dalam UU dan dilakukan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ia mengatakan, MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Kemudian, MUI juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal karena setiap lembaga pemeriksa halal harus memiliki auditornya dan setiap auditor bisa bekerja setelah mendapat sertifikasi yang dikeluarkan MUI. "Jadi fatwa kehalalan masih menjadi kewenangan MUI," ucap dia.

Terkait produk yang berasal dari luar negeri, Lukman mengatakan, pihaknya akan melihat dan apakah produk tersebut pantas diberikan sertifikat halal. Yang jelas pemerintah akan bekerjasama dengan negara-negara terkait tetapi prinsip dasarnya adalah resiprokal.

"Kalau memang kemudian bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara tertentu kita merasa bahwa prosesnya cara mereka memeriksa dan seterusnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang kita lakukan tentu akan kita berikan semacam sertifikat halal juga, demikian sebaliknya," ungkap dia.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama, Djanedjri M Ghafar mengatakan, skema tarif sertifikasi halal dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif biaya sertifikasi halal.

Ia bilang dalam Peraturan Menteri Agama, fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, juga dapat difasilitasi oleh BUMN dan BUMD.

"Sehingga jangan sampai sertifikasi ini memberatkan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Itu dapat kita wujudkan nanti," ucap dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap sertifikasi ini jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. "Kalo perlu UKM bisa bayar murah," ucap JK.

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. (*)

Editor: Rimna Sari Bangun
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved