BATAM TERKINI

Tak Ada Pengadilan Hubungan Industrial di Batam, Ketua KPBI Dukung Langkah Wali Kota Batam

PHI yang selama ini ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan buruh.

Tak Ada Pengadilan Hubungan Industrial di Batam, Ketua KPBI Dukung Langkah Wali Kota Batam
TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN
Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja melakukan penolakan terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2020 yang mencapai Rp 4,1 juta. 

TRIBUNBATAM.id,  BATAM - Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Kota Batam Masmur Siahaan, mendukung wacana Wali Kota Batam HM Rudi yang menginginkan adanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Batam.

"Itu langkah yang pas. Karena pengalaman kami selama ini,  sekitar 95 persen perselisihan buruh PHI di Tanjungpinang berasal dari Batam. Nah untuk itu,  pertanyaannya kapan itu terwujud. Tentu kami berharap secepatnya," kata Masmur belum lama ini.

Hampir senada, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kepri Muhammad Natsir mengatakan, PHI yang selama ini ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang,  tidak sesuai lagi dengan kebutuhan buruh.

"Hampir semua perselisihan hubungan industrial didominasi dari Batam. Artinya,  kebutuhan akan PHI di Batam tinggi. Untuk itu,  kami mendesak MA RI untuk segera membentuk PHI di Batam," kata pria yang akrab disapa Anas itu.

Ifan Seventeen Jadi Penyanyi Solo, Rilis Single Debut Berjudul Masih Harus Disini

Zafira Puan Adelin, Siswi SMPN 1 Tanjungpinang Bawakan Pidato saat Forum Anak Nasional di Jakarta

Plt Gubernur Kepri Buka Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Tujuannya Seperti Ini

Bukan tanpa alasan Anas mengatakan. Sebenarnya kata dia,  PHI di Batam sudah lama diperjuangkan agar di Batam,  beberapa tahun lalu. Dia tidak mengelak jika ada kelompok tertentu yang menghalang-halangi adanya PHI di Batam. 

"Tetapi sesuai azas keadilan tidak sesuai lagi. Karena azas keadilan itu adalah mudah,  murah,  cepat dan berkeadilan. Untuk buruh dari mana murahnya kalau memperoleh keadilan saja harus ke Tanjungpinang?," ujarnya.

Seingat Anas,  sekitar tahun 2014/2015 ada dana APBD yang disisihkan untuk membantu buruh memperoleh keadilan di PHI Tanjungpinang. Diserahkan melalui Disnaker Batam. Artinya menurut Anas,  daerah saja memberikan atensi soal itu.

"Meski sekarang dana itu tidak ada lagi. Artinya,  negara saja membiayai harusnya. Jadi menurut kami,  tidak ada alasan bagi pemerintah tidak memberikan PHI di Batam. Ini seruan para buruh," kata Anas.

Belum lama ini juga, Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mendorong pemerintah pusat dan Kepri untuk menetapkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang selama ini berada di Tanjungpinang, untuk segera ada di Batam.

Kepada Tribunbatam.id saat kunker ke Batam menjelaskan, alasan dia menyampaikan hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat yang memperolah keadilan yang murah dan efesien.

Halaman
12
Penulis: Leo Halawa
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved