Menguat, Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Parpol Dapat Jatah 16 Menteri

Menguat, Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Parpol Dapat Jatah 16 Menteri

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) berencana memperkenalkan para calon menteri Kabinet Kerja Jilid II pada hari ini, Senin (21/10/2019).

Nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, makin santer disebut bakal masuk kabinet, setelah partai itu mendapat jatah satu kementerian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tidak bersedia menjawab secara gamblang mengenai kemungkinan tersebut.

"Nanti kita lihat saja," kata Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, saat menghadiri acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI.

Terkait cerita Prabowo soal Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memberi jabatan pada lawan politiknya, William Seward, beberapa waktu lalu, Fadli menyampaikan pernyataan itu merupakan perumpamaan.

"Itu perumpamaan, yaitu di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya," ungkap Fadli.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Partai Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, sepenuhnya prerogatif Jokowi.

• Kabinet Jokowi -Maruf, Wishnutama Hadir di Istana Presiden, Lepas Jabatan CEO Net TV, Ini Profilnya

"Saya kira kalau soal kementerian itu kan urusan Presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya Presiden. Jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet," kata Fadli.

Dalam menentukan posisi Partai Gerindra sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Ditanya soal peluang dirinya menjadi menteri, Fadli Zon mengatakan wacana itu hanya isu.

"Halah, itu isu-isu," ujar Fadli.

Terkait isu yang menyebut Gerindra merelakan tidak menjabat ketua komisi di DPR karena sudah memperoleh jabatan di pemerintahan, Fadli juga menampiknya.

"Presidennya baru dilantik hari ini, kita belum tahu apa-apa," ujarnya.

Sekira 16 dari parpol

Presiden Jokowi menyebut ada sekitar 16 orang dari partai politik akan menduduki posisi menteri.

"Ya kurang lebih (16 orang dari parpol), saya belum hitung tapi kurang lebih," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebelum menjalani pelantikan.

Jokowi kerap menyebut komposisi menteri dari unsur partai sekira 45 persen dan kalangan profesional sebanyak 55 persen.

"Menteri lama banyak tapi yang baru lebih banyak," ujar Jokowi.

Ia mengatakan ada beberapa menteri lama yang dipertahankan untuk melanjutkan kerja pada periode selanjutnya.

Ia menambahkan, setelah para calon menteri itu diperkenalkan kepada publik pada Senin, selanjutnya mereka segera dilantik.

Perkenalan para calon menteri kabinet itu perlu dilakukan segera karena Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan berangkat ke Jepang untuk hadir dalam acara penobatan Kaisar Jepang. Jokowi menegaskan susunan kabinetnya telah rampung dan ia meminta semua pihak untuk bersabar.

Presiden menyebut jumlah menteri yang akan membantunya tetap yaitu 34 orang. Terkait nomenklatur (penamaan) kementerian yang baru, Presiden enggan menyampaikan bocorannya.

Sedang Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan bakal ada perubahan nomenklatur kementerian.

Menurut Ngabalin, Jokowi telah menerima sejumlah masukan dari beberapa pihak sehingga bakal ada sejumlah nomenklatur kementerian yang diubah.

"Ada beberapa nomenklatur yang diubah oleh Bapak Presiden, karena dalam beberapa statemen-statemennya Presiden menyebut telah menerima saran dan masukan," ujar Ngabalin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu.

Ngabalin juga menambahkan pos jabatan wakil menteri juga bakal bertambah. Menurutnya ada beberapa kementerian yang membutuhkan wakil menteri untuk melakukan tugas teknis.

"Iya, karena ada beberapa kementerian dan lembaga dalam kerja teknis harus dilakukan oleh wakil menteri. Periode kedua ini akan lebih komplit," ujarnya.

Ngabalin menyebut posisi wakil menteri bisa saja diisi dari kalangan partai politik yang sudah mendukung Jokowi.

Meski begitu, Ngabali menyebut, Jokowi lebih mengedepankan sosok yang kompeten untuk mengisi pos wakil menteri.

"Presiden menekankan faktor kompetensi (kemampuan). Terpenting (menteri/wakil menteri) itu mempunyai keberanian untuk menyampaikan ke publik apa yang sudah dikerjakan," katanya. (tribunnetwork/sen/fik/fah)