Breaking News:

PRESPEKTIF

Nasib Batam di Tangan Menteri Ekonomi Baru Jokowi

Presiden Jokowi telah mengumumkan kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019), bagaimana pengaruhnya ke Batam?

ist
Pengamat Ekonomi Batam Suyono Saputra 

Harapan terbesar penguatan daya saing nasional sudah pasti tertuju kepada kawasan perdagangan bebas dan ekonomi khusus yang tersebar di 17 kawasan di Indonesia. Untuk ini, Jokowi memberikan perhatian khusus.

Saat ini Indonesia memiliki 5 kawasan perdagangan bebas dan 12 kawasan ekonomi khusus, namun performa ke-17 kawasan ini masih belum memuaskan terutama dalam mendorong arus investasi asing, kinerja ekspor, dan meningkatkan sektor industri.

Berbagai persoalan mendasar masih menghantui kawasan tersebut untuk berkembang. Salah satu contoh FTZ Batam. Selama 4 tahun terakhir masih larut dalam gonta ganti pimpinan, akibat kegagalan mencapai target pertumbuhan sebagaimana harapan presiden Jokowi.

Problem dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam akhirnya diselesaikan dengan menunjuk Walikota ex-officio Kepala BP Batam. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada pertengahan bulan lalu tentu menjadi antiklimaks agar problematika tersebut tidak semakin berlarut-larut.

Penulis berharap arah pengembangan Batam ke depan akan semakin jelas, jika melihat komposisi tim ekonomi Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf pada periode kedua ini. Airlangga Hartarto yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang industri sangat cocok memimpin Kementerian Perekonomian.

Kelak, Airlangga akan menjadi Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam sehingga memiliki keleluasan untuk menyusun rencana strategis masa depan. Keputusan Jokowi menunjuk Airlangga tentu selaras dengan keinginan Presiden untuk memperkuat industrialisasi tidak saja di kawasan khusus tapi juga secara nasional.

Perlu diingat, tantangan Indonesia di kancah perdagangan global semakin berat terutama pasca perang dagang AS – China yang belum ada tanda akan berakhir. Indonesia harus mengambil keuntungan dari kondisi ini dengan memberikan alternatif lokasi investasi baru bagi industri yang hengkang dari kedua negara tersebut.

Namun tanpa ada perbaikan daya saing maka sulit untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apalagi era Global Value Chain (GVC) saat ini mendorong banyak negara untuk semakin efisien dalam proses produksi. Proses manufaktur produk tidak lagi bisa berdiri sendiri, semua saling terhubung.

Bagaimana Indonesia bisa bersaing jika kita masih menghadapi problem mendasar dalam sektor logistik dan kepelabuhanan. Ini masih dialami pelaku industri di Batam, masalah logistik berbiaya tinggi belum juga menemui jalan pemecahan.

Airlangga tidak sendiri, dia dibantu Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Selama ini publik sudah memaklumi peran strategis luhut dalam mendobrak kebuntuan birokrasi di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investor besar yang ingin menanamkan modal di daerah.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved