BATAM TERKINI

Komisi I DPRD Batam Usulkan Pengawasan Orang Asing

Komisi I DPRD Kota Batam mengusulkan pembuatan ranperda inisiatif pengawasan orang asing untuk 2020 mendatang.

Komisi I DPRD Batam Usulkan Pengawasan Orang Asing
TRIBUNBATAM.id/Beres Lumbantobing
Diduga Lakukan Kasus Penipuan, Puluhan WNA Dikumpulkan di Aula Mapolresta Barelang 

Komisi I DPRD Batam Usulkan Pengawasan Orang Asing

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi I DPRD Kota Batam mengusulkan pembuatan ranperda inisiatif pengawasan orang asing untuk 2020 mendatang.

Hal ini diakui Anggota Bapemperda DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Bapemperda untuk mengajukan usul inisiatif," kata Safari, Senin (28/7/2019).

Diakuinya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam telah mengusulkan 22 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mendatang.

Ranperda tersebut terdiri dari 17 usulan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan 5 merupakan inisiatif DPRD Kota Batam.

"Di antaranya Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (komisi III). Kemudian Ranperda Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (komisi II), Ranperda Lembaga Kemasyarakatan (komisi I) dan Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga (komisi IV)," paparnya.

Safari berharap usulan Ranperda yang diusulkan dapat diselesaikan di tahun 2020 nanti.

Dalang Masih Buron, Driver dan Tukang Masak Jadi Saksi Mahkota Kasus Cyber Crime 10 WNA

Menurutnya, setiap rancangan peraturan yang diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun DPRD Batam bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Semoga saja peraturan ini dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat Batam. Dan mendukung Batam sebagai kota Bandar Dunia yang Madani," katanya.

Sementara itu, usulan dari pemerintah daerah, yaitu Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, Ranperda Pengembangan Objek Wisata, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Ranperda Pencabutan Lima Peraturan Daerah Kota Batam dan rancangan peraturan lainnya.

"Ada juga Ranperda yang menjadi keharusan seperti Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020, Ranperda APBD Tahun 2021 dan sebagainya," paparnya.

Ia mengaku, tidak semua usulan Ranperda dapat dilaksanakan menggunakan APBD 2020 mendatang.

Oleh karena itu, katanya, Bapemperda telah menyurati Ketua DPRD Kota Batam sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam untuk menambah alokasi anggaran guna pembahasan Ranperda secara keseluruhan.

"Saat ini APBD murni hanya mampu melaksanakan pembahasan tujuh Ranperda saja. Kami ingin dalam APBD murni nanti dialokasikan setidaknya untuk 12 Ranperda, dan sisanya sepuluh Ranperda lagi menggunakan APBD Perubahan 2020," katanya. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved