Haikal Hassan Tanggapi Mahfud MD di ILC, Darurat Ekonomi Bukan Darurat Radikal
Tanggapi Mahfud MD di ILC, Haikal Hassan sebut Indonesia darurat ekonomi, bukan darurat radikalisme
TRIBUNBATAM.id - Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) II 212, Haikal Hassan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta pemerintah jangan hanya fokus pada radikalisme, namun juga harus ke masalah ekonomi.
Haikal Hassan menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD di ILC TV One, Selasa (29/10/2019) malam.
Haikal Hassan setuju dengan Mahfud MD soal pemberantasan radikalisme dan takfiri (menyebut orang lain kafir).
"Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Mahfud MD, kita sikat (radikalisme)," ujar dia saat hadir di Indonesia Lawyers Club (ILC), sebagaimana dikutip Tribunnews dari unggahan video YouTube tvOne, Rabu (30/10/2019).
Lebih lanjut, Haikal Hassan menyebutkan jangan hanya fokus soal radikalisme.
Sebab, sekarang ini yang berantakan adalah masalah ekonomi dan ketidakadilan.

"Dari kata-kata Mahfud MD, kita menangkap seolah-olah ada darurat radikal padahal kalau kita mau jujur yang darurat itu ekonomi, bukan radikal."
"Buka dong lapangan kerja, stop hutang luar negeri," kata dia.
Haikal Hassan menuturkan, dirinya tidak akan memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, saat kampanye, Jokowi bilang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Namun, kenyataannya hanya 5% pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Saat kampanye Jokowi bilangnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, tapi yang terjadi hanya 5%."
"Ada yang tidak peduli dan masa bodoh dengan ini," tutur Haikal.
Menurutnya, ia akan tetap menjadi oposisi meskipun ada Prabowo Subianto di jajaran menteri Jokowi.
Haikal keberatan dengan ucapan Mahfud MD soal akan mengawasi masjid-masjid yang terpapar radikal.
Ucapan Mahfud tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi, yang akan mengawasi ustaz-ustaz yang terpapar radikalisme.
"Baru beberapa hari diangkat sudah langsung berkata akan mengawasi masjid-masjid yang terpapar radikal dan menteri agama juga menguatkan. Menguatkan akan melihat, akan mengawasi ustaz-ustaz yang terpapar radikalisme," kata Haikal.
Bukan isu utama
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberikan peringatan kepada pemerintah agar tidak terlalu berfokus pada isu radikalisme.
Diberitakan TribunWow.com, peringatan terkait isu radikalisme ini disampaikan Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa (29/10/2019).
Dalam pemaparannya itu, pria yang dalam periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu mengatakan isu radikalisme bukanlah isu utama.
"Tetapi saran saya, jangan kita terjebak isu radikalisme sebagai isu utama, karena itu akan membuat kabinet ini bisa menjadi Kabinet Indonesia Mundur," tambahnya.
Fadli menuturkan, Indonesia harus bisa mendiagnosa dengan baik apa yang sekarang jadi tantangan bagi perkembangan Negara Indonesia.
Fadli menambahkan, tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah bidang ekonomi.
"Tantangan-tantangan itu adalah terutama di bidang ekonomi. Persoalan ketenagakerjaan, lapangan kerja, ketimpangan, kemiskinan, pertumbuhan yang ala kadarnya," ungkapnya.
Mantan aktivis demo tahun 98 tersebut juga menjelaskan akan pentingnya memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.
"Termasuk juga persoalan yang dihadapi soal stunting dan sebagainya. Jadi target terhadap sumber daya manusia saya kira sangat penting," katanya.
Fadli Zon lantas mengatakan, ditempatkannya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) adalah sebuah pilihan yang tepat.
"Tentu saya melihat bahwa keberadaan Pak Prabowo ketua umum (Ketua Umum Gerindra -red) saya sebagai Menhan di sana, mungkin itu pilihan salah satu yang terbaik karena beliau adalah expert (ahli) di bidang itu (pertahanan dan keamanan -red)," tambahnya.
Fadli mengatakan dirinya memahami betapa berat tugas-tugas dari seorang Menhan setelah menemui Prabowo.
"Dan saya kira saya tadi bersama beliau berjam-jam rasanya, memang tugas-tugasnya sangat berat untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang pertahanan," tambahnya.
Ia menyimpulkan Kabinet Indonesia Maju memiliki tugas yang berat di seluruh bidangnya.
"Jadi saya kira kalau kita lihat secara umum, apa yang menjadi tugas dari kabinet ini sangatlah berat di semua bidang," ucapnya.
Fadli kembali menegaskan tantangan yang diharapkan bisa diselesaikan adalah bidang ekonomi.
"Tapi khususnya tantangan-tantangan yang diharapkan bisa diselesaikan itu adalah di bidang ekonomi," katanya.
Dirinya menjelaskan, ekonomi adalah hal yang menyangkut kehidupan banyak orang dan sangat penting untuk segera diperhatikan.
"Karena ini langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat dan mungkin jangkanya jangka yang sangat pendek," ucapnya.
Fadli kemudian lanjut menjelaskan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia, baik dari faktor eksternal maupun internal.
"Karena kita melihat faktor internal maupun faktor eksternal, ada perang dagang di sana (Tiongkok dan Amerika Serikat), dan juga faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri," katanya.
Fadli menjelaskan Kabinet Indonesia Maju harus bisa membawa perubahan kepada perekonomian Indonesia di 100 hari pertama mereka bekerja.
"Saya kira yang harus menjadi jawaban mungkin 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju ini, bagaimana terjadi perubahan-perubahan khususnya di bidang ekonomi," paparnya.
Ia mengatakan perlu memberikan kabinet ruang untuk bergerak agar dapat bekerja dengan baik.
"Ini yang kita harapkan bisa diselesaikan oleh pemerintah sekarang, jadi saya kira kita tentu perlu memberikan ruang untuk bergerak bagi kabinet ini untuk melihat ke depan," katanya.
Kemudian Fadli membahas soal banyaknya pro dan kontra di masyarakat atas pengangkatan Menteri-Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak pada tempatnya.
Ia mengiyakan ada beberapa menteri yang tidak sesuai dengan jabatan menterinya.
"Saya kira kalau kita menyimak dari tanggapan masyarakat ada pro dan kontra, memang sebagian atau sebagian besar orang itu duduk pada tempatnya, tapi ada beberapa yang dianggap tidak pada tempatnya," papar Fadli.
Menurut Fadli, perlu untuk mengevaluasi penempatan-penempatan orang yang tidak tepat di kementerian.
"Saya kira itu juga satu hal yang patut untuk dievaluasi," katanya.
Kementerian yang perlu diperhatikan menurut Fadli adalah posisi yang memegang jabatan-jabatan sensitif yang menyangkut orang banyak.
"Terutama di kementerian-kementerian yang sangat sensitif menyangkut masalah agama, pendidikan, dan sebagainya. Itu kan menyangkut masalah orang kebanyakan," tuturnya.
Dirinya berpesan agar hal tersebut perlu perhatian ekstra.
"Dan saya kira penilaian terhadap itu menjadi perlu perhatian yang lebih," tambahnya.
Kementerian ekonomi kembali menjadi sorotan Fadli.
Ia menegaskan agar tim ekonomi bisa menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
"Tapi di luar itu terutama dalah bagaimana tim ekonomi bisa menjawab tantangan-tantangan di bidang ekonomi ini yang menurut saya beban yang begitu berat," ucap Jokowi.
Fadli berpesan agar orang yang diberi amanah untuk tidak bercanda, karena tugas yang diemban memiliki beban berat.
"Jadi seharusnya yang mendapat beban ini boleh tertawa, karena beban ini saya kira luar biasa beratnya untuk dihadapi,"tambahnya.
Ia memuji presiden yang kini memerhatikan bagaimana pentingnya output, bukan hanya proses.
"Ini bukan sekedar proses jadi output (hasil) itu lebih penting ketimbang proses, ini suatu kemajuan berpikir dari presiden sekarang," ucapnya.
Ia menambahkan yang diinginkan masyarakat adalah hasil, bukan proses.
"Bahwa bukan hanya sekedar rutinitas dan persoalan proses tadi, tapi delivery-nya (penyampaian) seperti apa," papar Fadli.
"Dan saya kira ini tetap, delivery seperti apa yang diharapkan masyarakat, menurut saya harusnya seesuai dengan target," imbuhnya.(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tanggapi Pernyataan Mahfud MD soal Radikalisme, Haikal Hassan: Fokus pada Ekonomi