2 Pejabat Pemprov DKI Jakarta Mundur, Anggota DPRD Kritik Gaya Memimpin Anies Baswedan

Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik bahkan jadi sorotan belakangan ini. Terutama setelah 2 pejabat Pemprov DKI mundur.

2 Pejabat Pemprov DKI Jakarta Mundur, Anggota DPRD Kritik Gaya Memimpin Anies Baswedan
Tribun Wow
Anies Baswedan 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA – Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik bahkan jadi sorotan belakangan ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, misalnya. William menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengubah gaya kepemimpinannya.

Ia menilai, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kerap mencari kambing hitam atas suatu peristiwa yang menyorotinya.

Menurutnya, momen buruknya penyusunan anggaran DKI Jakarta tahun 2020 hingga menyebabkan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) mengundurkan diri sebagai momentum yang tepat bagi Anies untuk mengubah sikapnya itu.

“Seharusnya kejadian ini menjadi momentum, untuk dia evaluasi gaya kepemimpinannya ini,” ujarnya saat dikonfirmasi.

William menambahkan, sebagai seorang pemimpin, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengayomi dan melindungi anak buahnya, bukan sebaliknya.

“Mentalitas pejabat publik seperti ini yang harus diubah. Artinya kalau ada gempa politik atau gempa kebijakan, gubernur harusnya pasang badan melindungi anak buah,” kata William.

“Itu baru kesatria menurut saya,” tambahnya menjelaskan.

Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.

Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.

Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.

"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved