UK: Presiden Indonesia Tidak Akan Menerbitkan Perppu untuk Membatalkan RUU KPK yang Kontroversial

Tak lama setelah RUU itu disahkan, Widodo mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk menggantinya dengan mengeluarkan peraturan presiden.

UK: Presiden Indonesia Tidak Akan Menerbitkan Perppu untuk Membatalkan RUU KPK yang Kontroversial
TWITTER/KPK
Logo KPK, di Gedung KPK 

TRIBUNBATAM.id, UK - Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan pada hari Jumat (01/11) bahwa ia tidak memiliki rencana untuk mencabut undang-undang baru yang dikhawatirkan para pengkritik dapat mengekang kekuasaan badan Anti-Korupsi negara dan yang telah memicu demonstrasi secara nasional. 

Disahkan pada bulan September, undang-undang 2002 revisi yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dikenal dengan inisial dalam bahasa Indonesia, "KPK", dengan adanya aturan tersebut maka, lembaga KPK akan diawasi oleh sebuah komite dan tidak lagi bergerak secara independen tuk menangkap para tersangka. 

Ini PR Iwan Bule Majukan Sepak Bola Kepri, Setelah Jadi Ketum PSSI

Dibentuknya komite pengawas dan penyadapan ini harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks. 

Tak lama setelah RUU itu disahkan, Widodo mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk menggantinya dengan mengeluarkan peraturan presiden sebagai pengganti hukum. 

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Begini Cara Turun Kelas Peserta Mandiri

Tetapi, pada hari Jumat (01/11), ia mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan melanjutkan dengan memilih anggota untuk komite dan juga mempersilahkan Mahkamah Konstitusi tuk memutuskan peninjauan yudisial yang diajukan oleh mahasiswa dengan harapan bahwa RUU tersebut dibatalkan. 

Widodo beralasan ingin menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi. 

"Karena adanya proses peninjauan yudisial yang sedang berlangsung, jangan sampai ada keputusan hukum yang rumit," katanya pada pertemuan wartawan yang disiarkan di televisi. 

16 Polisi Jakarta Kini Dilengkapi Body Camera, Bisa Streaming Video Suasana 8 Jam Nonstop

Widodo mengatakan, saat ini ia tengah memilih anggota komite pengawas untuk KPK, dengan proses pelantikan yang akan ditetapkan pada bulan Desember mendatang. 

"Kami akan memilih mereka yang memiliki kredibilitas terbaik," katanya kepada para wartawan. 

Kritik terhadap RUU yang baru ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang susunan dewan komisaris baru KPK. Firli Bahuri, seorang inspektur jenderal polisi, yang nantinya akan dilantik pada bulan Desember sebagai Kepala pimpinan KPK. Dia diduga telah melakukan pelanggaran etika selama menjabat sebagai mantan Deputi Penindakan KPK, yang sempat ia bantah. 

KPK telah menuntut ratusan politisi, pejabat dan pengusaha sejak pembentukannya pada tahun 2002, dan menjadi salah satu lembaga paling dihormati dan disegani di negara ini (Indonesia). (liasd) 

DAFTAR Nama Ketua Umum PSSI Sejak Tahun 1930 hingga 2019, Kini Dijabat Polisi

Bawaslu Anambas Minta Media Ikut Jaga Pesta Demokrasi, Ini Pesannya

Begini Cara Mudah & Ampuh Usir Nyamuk Tanpa Obat Nyamuk

Penulis: Lia Sisvita Dinatri
Editor: Lia Sisvita Dinatri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved