Ahok BTP Baper Ketika Gubernur DKI Anis Baswedan Singgung E-Budgeting Tidak Pintar
Pembahasan anggaran Balpoin dan Lem Aibon di DKI Jakarta menjadi perbincangan semua pihak. Sebab anggaran tersebut dinilai sanagat fantastis. Bahkan
lihat foto
Sementara itu, terkait persoalan penyusunan anggaran, Anies Baswedan langsung memanggil jajarannya untuk membedah pos-pos anggaran yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020, Rabu (23/10/2019).
Saat itu, banyak pos yang dibedah, terutama karena lonjakan yang tak masuk akal dibandingkan tahun anggaran 2019.
Anies Baswedan mendesak jajarannya segera memeriksa dan merevisi anggaran-anggaran tersebut, seperti lonjakan ratusan hingga ribuan persen dalam anggaran belanja alat tulis kantor.
"Bapak dan Ibu sekalian kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet, kita enggak punya waktu yang cukup. Saya minta Bapak dan Ibu sekalian kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerjakan," ungkap Anies Baswedan dalam dokumentasi rapat arahannya yang diunggah di kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa.
"Segera telisik dan jangan ada anggaran yang kalau dipampang di situ, Bapak dan Ibu tidak bisa menjelaskan," ia menambahkan.
Anies kemudian memberi tenggat waktu hingga Kamis (24/10/2019), bagi jajarannya membenahi anggaran-anggaran siluman dalam rancangan KUA-PPAS 2020 itu. Jajarannya menyatakan "bisa".
"Banyak dari kita semua yang dalam mengatur anggaran, tidak selalu menempatkan kepentingan publik di tempat paling atas. Ini kenyataan," ucap Anies Baswedan.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu lalu berpesan agar jajarannya tidak "bermain" dengan anggaran selama proses revisi tersebut.
"Jangan ada yang (alasan) sudah telanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi gubernur. Batalkan," tutup dia.
Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran yang dinilai janggal seperti bolpoin Rp 635 miliar, pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai Rp 213 miliar.
Ada pula anggaran pengadaan tinta printer hingga Rp 407 miliar serta pita printer Rp 43 miliar.
Selain itu juga pengadaan lem aibon yang mencapai Rp 82,2 miliar.
Kemudian Stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar, kalkulator Rp 31 miliar, dan lainnya.
Kesalahan Pengisian Data
Sementara itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta meluruskan soal polemik anggaran Pemprov DKI yang dipertanyakan Fraksi PSI.
