BP Batam Gelar Sosialisasi Penetapan Kuota Barang Konsumsi, Ini yang Dibahas

Pembebasan pajak di FTZ Batam mestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Batam, yang berorientasi ekspor. Nyatanya, nilai impor Batam lebih besar.

BP Batam Gelar Sosialisasi Penetapan Kuota Barang Konsumsi, Ini yang Dibahas
istimewa
Sosialisasi Penetapan Kebutuhan Kuota Tambahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Selasa (5/11) lalu, bertempat di Ruang Balairungsari BP Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar sosialisasi penetapan kebutuhan kuota tambahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam atau Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sosialisasi diselenggarakan Selasa (5/11/2019) lalu, bertempat di Ruang Balairungsari BP Batam.

Kegiatan yang dihadiri 120 pelaku usaha sektor perdagangan, bertujuan untuk menyosialisasikan proses mekanisme pemasukan kuota tambahan secara online, menjaring saran dan masukan, serta sharing session antara BP Batam, pelaku usaha dengan instansi terkait.

Seperti diketahui, Peraturan Kepala (perka) BP Batam terkait penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB Batam telah diperbaharui. Sesuai amanah Perka BP Batam No. 8 Tahun 2019 juncto Perka BP Batam No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam, mewajibkan penetapan jenis dan jumlah barang konsumsi ditetapkan dalam Kuota Induk Barang Konsumsi untuk kebutuhan selama periode 1 (satu) tahun.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra mengatakan, Perka baru ini merupakan amanah yang diinisasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim 12 yang membantu mengonsepkan peraturan khusus pemasukan dan pengeluaran barang.

Kuota Induk Barang Konsumsi yang dilakukan secara sistem online (tersistem dan otomatis) di dalam Perka terbaru, merupakan bentuk evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan lintas barang konsumsi di Batam. Pembatasan kuotanya dilakukan agar kuota konsumsi dapat tepat dinikmati masyarakat Batam.

BP Batam Terlibat Dalam Seminar Batam Medical Blockchain di Singapura, Ini Respon Peserta

Kadin Surati Pimpinan BP Batam Soal Perka 11/2019, Nilai Perka Berpotensi Batal Demi Hukum




Novi mengakui bahwa dengan fasilitas fiskal atau pembebasan pajak di KPBPB Batam ini, semestinya dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaiknya untuk kepentingan Batam. Diharapkan dapat menghasilkan suatu value added bagi sektor ekspor sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Batam dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam.

“Pemerintah dan pimpinan sudah komplain ke kami (BP Batam dan Bea Cukai), fasilitas pembebasan pajak di Batam merupakan fasilitas khusus bagi para pelaku usaha (ekspor impor). Impor lebih murah di sini, tapi kenapa barang di Batam itu kok lebih mahal. Semestinya barang itu lebih murah untuk konsumsi masyarakat Batam dan menjadi nilai tambah untuk ekspor yang meningkat. Tapi faktanya ada anomali lain yang terjadi yang harus dicermati," kata Novi, sapaannya, dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribun, Rabu (6/11/2019).

Dalam acara tersebut hadir sebagai panelis, Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Bea dan Cukai Yosef Andriyansah, Sekretaris Disperindag Kota Batam Wan Muhammad Zein, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam Rahyudin.

Ditempat yang sama, Kepala BPS Kota Batam Rahyudin mengungkapkan fakta yang serupa. Bahwa berdasar data BPS, saat ini Batam mengalami defisit di mana posisi impor barang lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Ia cukup menyayangkan karena Batam didominasi oleh industri berorientasi ekspor, namun data menunjukkan nilai impor barang di Batam justru lebih besar dibanding ekspor.

FTZ Batam Setengah Hati, Simak 5 Keanehan Aturan FTZ Batam Versi Pengusaha

FTZ Batam Disebut Aneh, Kepala BP Batam Tawarkan KEK ke Pengusaha: Kami Tak Paksa, Silahkan Pilih!

“Melalui hasil survei BPS, banyak impor konsumsi dari pada angka ekspor kita. Hal ini menunjukkan proses nilai tambah kurang. Di Kawasan PBPB Batam dengan pembebasan pajak dan fasilitasnya, semestinya biaya impor bahan baku murah, diolah di Batam, untuk menghasilkan nilai tambah lebih untuk diekspor," ungkap Rahyudin.

Sama halnya Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Bea dan Cukai Yosef Andriyansah, mengatakan Kuota Barang Konsumsi harus diatur sesuai kebutuhan konsumsi Batam. Kuota harus dinikmati oleh masyarakat Batam secara tepat sasaran, terserap di Batam tidak kurang dan tidak lebih.

"Kuota diatur sesuai dengan konsumsi di Batam. Tidak boleh kurang, Tidak boleh lebih. Karena kuota lebih, memberikan peluang itu merembes (kebocoran bahan keluar Batam/tidak tepat sasaran),” ungkapnya.

(tribunbatam.id/ Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved