Jumlah Honorer Kebanyakan, Wakil Walikota Batam Usul Satpol PP dan Ditpam Dilebur

Jumlah Honorer Kebanyakan, Wakil Walikota Batam Usul Satpol PP dan Ditpam Dilebur

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah kota Batam sebanyak 6.300 orang angka ini melebihi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemko Batam.

Menanggapi kelebihan honorer di lingkungan pemerintah kota Batam seperti honorer satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) kota Batam wakil walikota Amsakar Ahmad mengatakan pihaknya akan melakukan analisis terhadap itu.

"Biar kita lakukan analisis kedepannya, apalagi pemko dan BP berada dalam satu kepemimpinan tidak tertutup kemungkinan Satpol-PP dan ditpam yang secara tugas yang sama itu di maksimalkan dengan di satukan atau seperti pa teknisnya kita kaji lebih dalam dulu, tapi ini masih opsi," ujar Amsakar pada Rabu

Amsakar juga menjelaskan untuk tenaga honorer atau tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K) akan di beckup dengan honorium dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) kota Batam

"Untuk tenaga honorer atau p3k akan kita coba beckup di di APBD," ujar Amsakar.

Setahun Satpol PP Habiskan Rp 1,7 Miliar 

Komisi I DPRD Batam menyoroti jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menegaskan, jumlah tenaga honorer yang ada saat ini sebanyak 6.300 lebih dan angka itu dinilai sangat overload.

Bahkan, angka itu sudah melebihi jumlah PNS di Pemko Batam.

Menurutnya, anggaran yang terserap itu tak efektif, besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja.

"Semestinya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif," ujar Sarumaha, Rabu (6/11/2019).

Artinya, kata dia, kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak.

Minimal setara UMK yang berlaku saat ini.

"Kalau gaji atau pendapatan sudah layak, otomatis kinerja honorer juga akan meningkat atau mengikuti," tegasnya.

• Sehari Pasca Kios Diratakan Satpol PP, Pedagang Pasar Induk Jodoh Batam Curhat

Ia mencontohkan misalnya saja di Satpol PP Kota Batam, saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 640.

Dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar itu tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorernya selama setahun, termasuk penggajiannya.

Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP.

Sarumaha menginginkan jumlah tenaga honorer itu dirampingkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraannya ditingkatkan.

"Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini," katanya.

Harusnya, lanjut Sarumaha, pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar di Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak.

"2020 mendatang, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS, tapi yang di ACC itu hanya 140 saja. Itu kan sangat jauh sekali. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak," tuturnya. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)

 (TRIBUNBATAM.ID/ALAMUDIN)