BP Batam Undang Pelaku Usaha Bahas Tranparansi Penetapan Kuota Tambahan

Tindak lanjut sosialisasi penetapan kuota tambahan di FTZ Batam, Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam menggelar pertemuan dengan pelaku usaha

BP Batam Undang Pelaku Usaha Bahas Tranparansi Penetapan Kuota Tambahan
istimewa
Kasubdit Perdagangan BP Batam Barlian Untoro 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menggelar pertemuan dengan pelaku usaha, khususnya di sektor perdagangan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Penetapan Kebutuhan Kuota Tambahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang digelar Selasa (5/11/2019) lalu.

Acara bertajuk Evaluasi Kuota Induk Lalu Lintas Barang, digelar Kamis, 7 November 2019, bertempat di Ruang Balairungsari BP Batam, dan diikuti oleh 110 pelaku usaha.

Kasubdit Perdagangan BP Batam Barlian Untoro mengatakan, usai sosialiasi yang dilakukan Selasa lalu, maka saat ini telah dilakukan proses kompilasi terhadap kuota tambahan yang telah diajukan oleh para pengusaha.

Pertemuan kembali ini merupakan proses transparansi untuk dilakukan evaluasi bersama dengan para pelaku usaha. Evaluasi didasarkan sesuai dengan kebutuhan, urgensi, neraca keseimbangan dan dampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.

“Selasa lalu kita mengenalkan mekanisme kuota tambahan. Usai sosialisasi, kemudian dikompilasi, setelah kita kompilasi kita pastikan ke mereka kita sudah transparan, setelah kita kasih lihat ini kebutuhannya, kemudian kita ajukan dan minta persetujuan pimpinan,” ujar Barlian menjelaskan terkait proses penetapan kuota tambahan, dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribunbatam.id, Jumat (8/11/2019).

BP Batam Gelar Sosialisasi Penetapan Kuota Barang Konsumsi, Ini yang Dibahas

BP Batam Tawarkan Sistem Pengelolaan Air dan Limbah Terpadu



Untuk Batam, telah ditetapkan Kuota Induk Barang Konsumsi sebanyak 2826 HS Code yang merupakan proyeksi kebutuhan selama satu tahun. Saat ini teridentifikasi adanya kekurangan Kuota Induk untuk beberapa HS Code, yaitu 19 Hs code yang habis kuotanya, 280 Hs code yang tidak mencukupi, dan 23 Hs code baru (jenis barang baru) yang merupakan kebutuhan umum dan industri di Batam.

Berdasar hasil identifikasi ini, maka BP Batam membuka penetapan kuota tambahan secara terbuka dan transparan dengan mengundang langsung para pelaku usaha.

Kuota Induk Barang Konsumsi yang dilakukan secara online (tersistem dan otomatis) di dalam Perka BP Batam terbaru merupakan bentuk evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan lalu lintas barang konsumsi di Batam, khususnya kegiatan impor. Pembatasan kuotanya dilakukan agar kuota konsumsi dapat tepat dinikmati masyarakat Batam.

“Kami harus mencoba menjalankan mekanisme yang ada sebagai bentuk evaluasi sesuai koridor aturan dan hukum yang berlaku. Siapa yang responsif, cepat dan tranparan tentu sistem akan melihat. Evaluasi juga akan dilakukan," ujar Barlian.

"Nah, hasil bisa saja, jumlah yang disetujui belum tentu sama dengan yang diajukan, ini mempertimbangkan kebutuhan urgensi, neraca keseimbangan dan dampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved