Imigrasi Sebut Mereka Tidak Bisa Minta Arab Saudi Cekal Rizieq Shihab

Pemerintah Indonesia tidak bisa meminta pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pencekalan terhadap warga negara Indonesia.

Imigrasi Sebut Mereka Tidak Bisa Minta Arab Saudi Cekal Rizieq Shihab
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronny Sompie memberikan keterangan pers terkait surat pencekalan Rizieq Shihab di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Dalam keterangan pers tersebut Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM mengatakan belum pernah menerbitkan surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab karena pemerintah tidak mempunyai hak untuk menangkal WNI kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Indonesia tidak bisa meminta pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pencekalan terhadap warga negara Indonesia.

Hal itu disampaikan Imigrasi Indonesia terkait perkataan Rizieq Sihap diakun Youtube beberapa waktu lalu. 

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny Sompie mengatakan, pihaknya tidak bisa meminta pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pencekalan terhadap Rizieq Shihab.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan pada pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Tidak bisa karena sesuai pasal 14 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, pemerintah justru harus melindungi warga negaranya. Jadi tidak boleh Indonesia menolak masuk warga negaranya (untuk) kembali ke Indonesia," ujar Ronny dalam konferensi pers di Hotel Shangrila, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Hal tersebut, kata Ronny merupakan bagian dari perlindungan hak asasi kepada WNI.

Sebaliknya, terkait pencegahan WNI masuk ke Indonesia secara langsung lewat Imigrasi pun tidak bisa dilakukan.

Ronny menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menangkal WNI yang ingin kembali masuk ke Indonesia setelah bepergian dari luar negeri.

"Hal itu pun sesuai dengan pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 yang menganut prinsip hak asasi secara internasional," ungkap Ronny.

Agar Tidak Kecolongan Pengusaha Nakal, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawas Limbah Impor

Pengemis Pincang Lari Paling Kencang Ketika Ada Razia di Senayan, Lukanya Hanya Bohongan

Adapun individu yang bisa mengalami penolakan atau penangkalan diatur pada pasal 98 UU Nomor 6 Tahun 2011.

Halaman
12
Editor: Eko Setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved