Ahok Jadi Bos BUMN, Politisi PDIP Djarot Saiful: Seorang Eksekutor yang Tepat Jadi Direksi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menjabat sebagai petinggi di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di Indonesia.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menjabat sebagai petinggi di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir sudah memastikan jika Ahok akan bergabung dengan BUMN mulai awal Desember mendatang.
Kabar bergabungnya Ahok ke BUMN mengundang komentar banyak pihak, satu di antaranya adalah Djarot Saiful yang pernah menjadi rekan kerja Ahok di pemerintahan DKI Jakarta.
Kabar tersebut menyeruak ke permukaan, dan lantas disusul dengan adanya kabar polemik yakni dengan status Ahok sebagai mantan narapidana.
Selain itu, Ahok juga berasal dari anggota PDI-P dan mengharuskannya keluar dari partai jika menjadi bos BUMN.
• Harapan dan Doa Presiden Jokowi untuk Cucu Ketiganya, La Lembah Manah
• Jadi Mi Instan Terenak di Dunia, Kenalin Ini Sang Pencipta Varian Rasa Indomie
Pemilihan Ahok sebagai calon pemimpin salah satu BUMN ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Sebagai menteri dan memutuskan untuk memilih Ahok, Erick Thohir pastinya sudah mempertimbangkan hal itu dengan matang.
Erick Thohir menegaskan, jika dirinya tak memersoalkan status Ahok sebagai mantan narapidana.
"Ya, kan sudah ada ahli-ahlinya," kata Erick Thohir dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com, pada Jumat (15/11/2019).
Ditanya perihal hukum, Erick Thohir menyerahkan hal itu kepada ahli hukum yang lebih tahu.
Tanggapan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful
Djarot Saiful memberi tanggapan terkait dengan bergabungnya Ahok di satu BUMN (Tangkap Layar KompasTV)
Djarot menilai jika Ahok cocok memimpin di keduanya, entah itu direksi atau komisaris.
"Kalau menurut saya, pandangan saya secara obyektif dengan melihat karakter seperti itu dimana dia seorang pendobrak, dia punya integritas, dan dia punya rekam jejak yang cukup baik untuk bisa mengeksekusi, dia itu eksekutor, dia berani mengambil keputusan."
"Maka dia akan lebih tepat di direksi daripada di komisaris," jelas Djarot Saiful dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Jumat (15/11/2019).
Karena Ahok seorang eksekutor maka menurut Djarot saat mulai bekerja nanti yang akan dikerjakan pertama oleh Ahok adalah menata sistem.
"Nah beliau ini seorang eksekutor, dan dia pasti akan yang pertama akan dia kerjakan adalah untuk menata sistem terlebih dahulu, sistemnya yang akan diperkuat ya," terang Djarot Saiful.
Djarot menuturkan jika sistem tersebut akan digunakan untuk mengontrol dan mengelola tata perusahaan yang baik.
"Sistem ini lah yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola, ini kan masalah kelola tata perusahaan yang baik, nah untuk menata kolola itu dibutuhkan satu sistem yang baik," ungkap Djarot Saiful.
Ahok Ditawari Jadi Bos BUMN, Pesan Partai Gerindra: Jangan Maki-Maki Orang
Andre Rosiade menilai jika menjadi petinggi BUMN, Ahok harus merubah gaya kepemimpinannya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade turut berkomentar terkait kabar bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kita semua tahu karakter Pak Ahok meledak-ledak, harapan saya kalau akhirnya tetap diangkat karena ini sepenuhnya hak Menteri BUMN yang tidak bisa diintervensi, kita mengingatkan ada undnag-undang BUMN, ada undang-undang perseroan terbatas dari pimpinan atau manajemen BUMN," tutur Andre Rosiade dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).
Andre Rosiade menuturkan harapannya agar Ahok tidak bikin kisruh saat memimpin BUMN.
"Harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh saat memimpin BUMN, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng dan memaki," Terang Andre Rosiade.
Menurut Andre, melakukan perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengolah lembaga bisa dilakukan tanpa harus marah-marah.
"Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengolah lembaga bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar pada orang yang dipimpin," jelas Andre Rosidade.
Andre juga menambahkan agar Ahok tidak merusak suasana yang sudah kondusif dengan sikap tempramentalnya saat memimpin BUMN.
"Sekali lagi harapan kita jangan sampai suasana politik sudah kondusif, situasi pembangunan on the track, bahu-membahu membangun bangsa jangan sampai ada gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga," ungkapnya.
Andre juga menekankan agar Ahok benar-benar belajar dari pengalamannya meimpin DKI Jakarta.
"Harapan saya Pak Ahok belajar betul dari memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan pentantang-petenteng waktu nanti memimpin BUMN," terang Andre Rosiade.
Ahok Ditawari Jadi Bos BUMN, PKS: Harusnya Konsisten di Politik
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera angkat bicara terkait dengan kabar bergabungnya Basuki Thahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun Mardani memertanyakan posisi Ahok sebagai anggota partai politik.
"Yang pertama komisaris atau direksi BUMN itu ada aturannya, menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja, tetapi Pak BTP setahu saya itu sudah menjadi anggota partai politik, jadi menurut saya apakah patut anggota partai politik (jadi petinggi BUMN)," ujar Mardani Ali sera dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).
Menurut Mardani jika ingin berjuang untuk bangsa Indonesia seharusnya Ahok konsisten.
Kalau mau di jalur politik ya harus konsisten di politik jangan kemudian di jalur yang lain.
"Nanti misal kalau dia melepaskan anggotanya menurut saya kalau berjuang ya konsisten saja, kalau mau dijalur politik ya di politik, jangan dijalur yang lain," terang Mardani Ali Sera.
Menurutnya, dengan konsisten akan memberi edukasi yang baik ke publik.
"Ini baik buat edukasi publik, etika-etika, moralitas-moralitas itu penting," jelasnya.
(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)
Komentar Rizal Ramli
Rizal Ramli
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari rencana gabungnya Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Dikutip TribunPapua.com dari Kompas.com, Sabtu (16/11/2019), Rizal menilai masuknya Ahok di jajaran BUMN bisa menambah masalah baru.
Ia juga mengaku bingung dan menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari masalah baru.
"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).
Rizal berujar bahwa ada banyak masalah di Indonesia yang perlu di selesaikan.
Sedangkan memberikan kursi BUMN untuk Ahok dinilai Rizal akan membuat kontroversi baru.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.
Ia mengaku tak setuju dengan rencana Jokowi tersebut.
Disinggungnya treck record karier Ahok juga berpengaruh dalam ketidaksetujuannya.
Rizal menyebut saah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Ia menyarankan agar penunjukkan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
(TribunPapua.com/Roifah Dzatu Azmah)
