Arifin Nasir Eks Kadis Pemprov Kepri Bantah Tuduhan Korupsi Saat Digiring ke Sel Tahanan Polda Kepri

Arifin Nasir membantah tudingan kalau dia melakukan korupsi kasus pembangunan monumen bahasa kepada awak media usai menghadiri ekspose di Polda Kepri.

Arifin Nasir Eks Kadis Pemprov Kepri Bantah Tuduhan Korupsi Saat Digiring ke Sel Tahanan Polda Kepri
tribun batam
Kadisdik Provinsi Kepri Arifin Nasir. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Arifin Nasir membantah tudingan kalau dia melakukan korupsi kasus pembangunan monumen bahasa kepada awak media usai menghadiri ekspose di Polda Kepri.

Saat digiring kembali ke sel tahanam, Pensiunan Kadis Provinsi Kepri ini mengatakan menentang semua itu.

Namun ia tidak mau mengungkapkan dan merinci lebih jauh, ia beralasan apakah boleh ia berstatman oleh penyidik.

Namun dari obrolan singkat tersebut, Arifin Nasir mengungkapkan kalau dirinya tidak terlibat alias membantah.

Irfan Bachdim Jadi Pemaian Timnas Indonesia yang Harus Diwaspadai Malaysia

Gas Elpiji di Batam Langka? Ternyata Ini Sebabnya Kata Disperindag;Kuota Gas Masih Cukup

Kasus korupsi Monumen Bahasa Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang menyeret nama mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Arifin Nasir.

Selain Arifin Nasir yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kepri itu, Direktur PT Sumber Tenaga Baru, Yunus dan Muhammad Yazser Direktur CV Rida Djawar menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara senilai lebih dari Rp 2 miliar itu.

Usai ekspose kasus di Media Center Polda Kepri, ketiga tersangka tersebut digiring ke masuk ke sel tahanan.

Warga Marchelia Serbu Pangkalan Ketika Gas 3 Kg Masuk, Terungkap Penyebab Kelangkaan di Batam

Beberapa awak media berusaha mengkonfirmasi kepada mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kepri itu.

 Gas Elpiji di Batam Langka? Ternyata Ini Sebabnya Kata Disperindag;Kuota Gas Masih Cukup



"Tidak benar informasinya, saya tentang (bantah) semuanya itu," kata Arifin terkait kasus tersebut yang disampaikan oleh Polda Kepri.

Namun, mantan calon legislatif DPRD Kota Batam tahun 2019 ini tidak sempat menyampaikan alasan bantahannya tersebut.

"Saya boleh nggak bicara ini, tanya penyidik dulu, nanti saya salah," katanya, saat digiring oleh anggota kepolisian.

Akibat kasus korupsi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian sebesar Rp 2.219.634.245.

Halaman
12
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved