Apindo Harap Pemerintah Terbitkan Omnibus Law Januari 2020, Termasuk Reformasi Sistem Upah

Apindo berharap pemerintah sesuai janji Presiden jokowi segera menerbitkan Omnibus Law pada Januari 2020. Termasuk mekanisme upah

Apindo Harap Pemerintah Terbitkan Omnibus Law Januari 2020, Termasuk Reformasi Sistem Upah
ist/apindo
Ketua Apindo Kepri serius membahas dengan Ketua DPN Apindo Nasional Hariyadi Sukamdani 

Angka yang diajukan sesuai dengan angka yang ditandatangani Bupati dan walikota.

"Tidak ada diskusi alot sebelumnya, sebab selama ini mereka umumnya sudah pada menerima," sebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri Tagor Napitupulu.

Lantas, bagaimana dengan Batam? Berapa angka yang diajukan sebagai UMK Batam 2020?

Tagor mengatakan angka yang diajukan adalah Rp 4.136.000.

 "Angka itu sebelumnya sudah ada untuk Batam. Jadi itu yang kami ajukan kepada Gubernur," terang Tagor singkat.

Diberitakan Sebelumnya Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Alfitoni mengatakan, pihaknya menolak besaran kenaikan upah minimum kota (UMK) sebesar 8,51 persen.

Hal itu disampaikannya usai rapat dewan pengupahan kota (DPK) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di Sekupang, Kamis (24/10/2019) lalu.

“Kita menyatakan menolak besaran kenaikan 8,51 persen itu. Kita akan mengusulkan naik 10-15 persen dari UMK tahun ini sebesar Rp 3,8 juta,” kata Alfitoni.

Ia menjelaskan penolakan atas dasar rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan iuran tersebut akan membebani pekerja.

“Kalau sekarang Rp 80 ribu, berarti jadi Rp 160 ribu. Sementara kenaikan UMK 8,51 persen atau Rp 323 ribu. Artinya terpotong yang kenaikan 8,51 persen itu,” paparnya.

Halaman
1234
Penulis: Agus Tri Harsanto
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved