48 Tahun Badan Pengusahaan Batam Membangun
Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi VI Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI)
Dia menilai kegiatan ini merupakan suatu program utama ketahanan air di masa sekarang ini. Upaya ini perlu dilakukan secara serius dan terencana melalui kegiatan Batam Integrated Total Water Management dengan memanfaatkan potensi optimalisasi seluruh sumber air, baik air bersih maupun air kotor.
“Kita memang harus terus berupaya dalam penghijauan, pengadaan harvester, program gotong-royong membersihkan eceng gondok di DAM dan nantinya ada pemasangan dua STTR yang berlokasi di depan Kepri Mall dan Duta Mas,” sebut Binsar.
Pemanfaatan semua sumber potensi air merupakan bentuk optimalisasi bauran air yang terus perlu digagas dan diimplementasikan secara terencana. Semuanya bertujuan untuk pemenuhan sumber air baku ke depan, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun kawasan industri.
“Penghijauan ini dapat mengedukasi masyarakat dan melibatkan perusahaan yang menyalurkan CSR-nya terhadap ketersediaan air,” lanjut Binsar.
Binsar menambahkan pemanfaatan upaya optimalisasi bauran air perlu disiapkan untuk mempertahankan ketahanan penyediaan air di Batam. Air itu baik berasal dari air hujan (storm water), air laut (SWRO) maupun air hasil daur ulang air limbah melalui WWTP (waste water treatment plant).
Adapun jenis pohon berjenis Saga, Andira, dan Beringin. Penanaman pohon ini diselenggarakan pada Minggu (16/11/2019) dan Senin (17/11/2019) lalu. (rus)
Ciptakan Aplikasi Perizinan Lahan
MEMASUKI beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi sedang menyiapkan sistem aplikasi perizinan yang baru. Sistem ini nantinya akan membantu pengurusan lahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) kota Batam.
“Saya sedang menyiapkan prosedur dan aplikasi perizinan. BP punya banyak masalah terutama masalah lahan,” ujar Rudi saat berada di Ruku Mega Legenda, Minggu (17/11/2019). Rudi mengatakan akan meluncurkan sistem tersebut di pertengahan Desember 2019 mendatang. Dengan demikian proses pengurusan lahan bisa dilakukan di PTSP dan terkoneksi secara keseluruhan.
“Semua lahan habis dispekulasi. Ke depan yang baru akan kita seleksi. Yang baru kita tak akan berikan. Kalau tanah dispekulasi tidak dikasi lagi. Masalahnya selama ini kan lahan yang punya lain yang bangun lain, notaris lain, tapi yang lalu biarlah berlalu,” tutur Rudi.
Sebelumnya Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, sejak 2017 lalu hingga saat ini peningkatan DPM PTSP begitubegitu saja. Belum ada terobosan yang dilakukan walaupun sekarang sedang dipersiapkan Online Single Submission.
“Tapi daerah lain sudah ada yang menerapkan integrasi sistem seperti itu,” tutur Amsakar.
Sayangnya integrasi sistem ini belum dapat terbangun. Karena memang pelayanan perizinan yang dilakukan tidak semuanya serta merta dapat terkoneksi.
“Harus ditukangi lagi dan diolah kembali. Ada beberapa instansi yang berbeda dan khusus dengan BP Batam, sedang dicari formulanya kembali oleh Pak Wali Kota untuk menyatukan sehingga menjadi pelayanan OSS,” kata Amsakar. (rus)
UWTO Untuk Bangun Jalan Kota
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/rapat-kerja-perdana-bersama-komisi-vi.jpg)