48 Tahun Badan Pengusahaan Batam Membangun

TRIBUNBATAM.id - Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi VI Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019 - 2024 di Gedung Nisantara, DPR RI, Jakarta pada Kamis (7/11) siang.

Rapat kerja tersebut membahas Rencana Strategis, Anggaran Tahun 2020 dan Roadmap BP Batam lima tahun ke depan. Ketua Komisi VI Faisol Riza, dari Fraksi PKB, menyambut baik rapat perdana tersebut. Mengawali rapat dia antusias mengenalkan wakil dan 54 anggota Komisi VI lainnya dan mendengarkan perkenalan jajaran pimpinan BP Batam dan mitra kerja lainnya, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, BP Sabang dan Badan Standardisasi Nasional.

 “Hampir seluruh anggota Komisi VI di sini hadir, ini menunjukkan animo yang tinggi untuk melaksanakan 3 agenda bersama mitra. Pertama perkenalan, ke dua masukan dari mitra terhadap program kerja dan anggaran tahun 2020, serta ke tiga mengetahui target roadmap dari kementerian dan lembaga,“ kata Faisol.

 Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah program kerja prioritas dalam kurun waktu hingga dua tahun mendatang.

 Pertama, penyederhanaan perizinan lahan dan lalu lintas barang. Ke dua, revisi Perpres tentang tata ruang. Ke tiga, Pengembangan Batam sebagai Logistik Base. Ke empat, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Ke lima, Penyiapan pemenuhan kebutuhan Air. Ke enam, Pengembangan transportasi massal.

“BP Batam ditugaskan oleh Dewan Kawasan Batam agar memanfaatkan potensi ekonomi dari dinamika kondisi perdagangan internasional. Untuk itu tahun ini kami menjalankan beberapa program kerja dalam rangka menjaga Batam tetap kondusif bagi investasi,” ujar Rudi di hadapan Komisi VI.

Selanjutnya perihal pagu alokasi anggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019. Pagu alokasi anggaran belanja BP Batam tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp.2.226.885.004.000,- (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ribu rupiah). Dia menerangkan pagu alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur.

“Rencana pengembangan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Laut sebagai hub distribusi dan logistik, serta dana pendamping proyek bantuan luar negeri, the Development of Sewerage System in Batam Island, Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Batam, belanja operasional, serta peningkatan infrastruktur yang ada,” jelas Rudi.

Adapun empat Roadmap BP Batam 2020 - 2024. Pertama, Industri Manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, semisal industri smartphone dan teknologi informasi. Ke dua, Industri Jasa, semisal maintenance and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipyard dan shipbuilding, pengembangan jasa kesehatan dan pendidikan internasional serta financial services. Ke tiga, Logistic Hub, seperti transshipment, e commerce, warehouse dan infrastructure link dan. Ke empat, Pariwisata yang berfokus pada penciptaan objek wisata dan pengembangan industri kreatif.

Dalam pemaparan di hadapan Komisi VI DPR RI ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, juga didampingi Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Adminisrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidjo K, Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enoh Suharto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan Syahril Japarin. (*)

Libatkan Swasta Kelola Air Baku

PT. TDK Electronics Indonesia bekerja sama dengan BP Batam melalui Kantor Pengelolaan Air dan Limbah dan Direktorat Pengamanan melakukan penanaman pohon sebanyak 1.000 batang pohon. Penanaman ini dilakukan di kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Duriangkang dilakukan untuk mendukung penyediaan air baku dan antisipasi air bersih.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan, menyebutkan penghijauan ini merupakan bagian dari program pembangunan air untuk menanggulangi lahan-lahan kritis. Penanaman pohon merupakan wujud upaya nyata yang terus dilakukan untuk melestarikan alam dan menjaga sumber air baku.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi daerah tangkapan air dalam rangka meningkatkan ketahanan untuk penyediaan air dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik.

“Kita memang selalu mengakomodir keterlibatan swasta, baik itu yang berhubungan langsung dengan pengelolaan air dan ketersedian air semisal ATB, perusahaan yang konsen dengan kondisi sumber air maupun daerah tangkapan air,” tutur Binsar.

Dia menilai kegiatan ini merupakan suatu program utama ketahanan air di masa sekarang ini. Upaya ini perlu dilakukan secara serius dan terencana melalui kegiatan Batam Integrated Total Water Management dengan memanfaatkan potensi optimalisasi seluruh sumber air, baik air bersih maupun air kotor.

“Kita memang harus terus berupaya dalam penghijauan, pengadaan harvester, program gotong-royong membersihkan eceng gondok di DAM dan nantinya ada pemasangan dua STTR yang berlokasi di depan Kepri Mall dan Duta Mas,” sebut Binsar.

 Pemanfaatan semua sumber potensi air merupakan bentuk optimalisasi bauran air yang terus perlu digagas dan diimplementasikan secara terencana. Semuanya bertujuan untuk pemenuhan sumber air baku ke depan, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun kawasan industri.

“Penghijauan ini dapat mengedukasi masyarakat dan melibatkan perusahaan yang menyalurkan CSR-nya terhadap ketersediaan air,” lanjut Binsar. 

Binsar menambahkan pemanfaatan upaya optimalisasi bauran air perlu disiapkan untuk mempertahankan ketahanan penyediaan air di Batam. Air itu baik berasal dari air hujan (storm water), air laut (SWRO) maupun air hasil daur ulang air limbah melalui WWTP (waste water treatment plant).

Adapun jenis pohon berjenis Saga, Andira, dan Beringin. Penanaman pohon ini diselenggarakan pada Minggu (16/11/2019) dan Senin (17/11/2019) lalu. (rus)

Ciptakan Aplikasi Perizinan Lahan

MEMASUKI beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi sedang menyiapkan sistem aplikasi perizinan yang baru. Sistem ini nantinya akan membantu pengurusan lahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) kota Batam.

“Saya sedang menyiapkan prosedur dan aplikasi perizinan. BP punya banyak masalah terutama masalah lahan,” ujar Rudi saat berada di Ruku Mega Legenda, Minggu (17/11/2019). Rudi mengatakan akan meluncurkan sistem tersebut di pertengahan Desember 2019 mendatang. Dengan demikian proses pengurusan lahan bisa dilakukan di PTSP dan terkoneksi secara keseluruhan.

“Semua lahan habis dispekulasi. Ke depan yang baru akan kita seleksi. Yang baru kita tak akan berikan. Kalau tanah dispekulasi tidak dikasi lagi. Masalahnya selama ini kan lahan yang punya lain yang bangun lain, notaris lain, tapi yang lalu biarlah berlalu,” tutur Rudi.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, sejak 2017 lalu hingga saat ini peningkatan DPM PTSP begitubegitu saja. Belum ada terobosan yang dilakukan walaupun sekarang sedang dipersiapkan Online Single Submission. 

“Tapi daerah lain sudah ada yang menerapkan integrasi sistem seperti itu,” tutur Amsakar.

 Sayangnya integrasi sistem ini belum dapat terbangun. Karena memang pelayanan perizinan yang dilakukan tidak semuanya serta merta dapat terkoneksi. 

“Harus ditukangi lagi dan diolah kembali. Ada beberapa instansi yang berbeda dan khusus dengan BP Batam, sedang dicari formulanya kembali oleh Pak Wali Kota untuk menyatukan sehingga menjadi pelayanan OSS,” kata Amsakar. (rus)

UWTO Untuk Bangun Jalan Kota

KEPALA BP Batam, Muhammad Rudi semakin mudah melakukan pembangunan infrastruktur di Batam. Ada 2 sumber anggaran yang dapat mempercepat proses pembangunan jalan yakni dana yang berasal dari APBD Kota Batam dan dana dari BP Batam.

“Waktu saya masih Wali Kota masih susah. Alhamdullilah sekarang sudah jadi Kepala BP. Dengan uang BP juga saya akan bangun jalan,” ujar Rudi beberapa waktu lalu.

Rudi mengakui Uang Wajib Tahunan Otorita atau lebih dikenal dengan singkatan UWTO seutuhnya bisa dipakai untuk pembangunan jalan. Rudi juga menegaskan orang yang memiliki lahan banyak di Kota Batam wajib membayar UWTO. Jika tidak membayar, maka lahan akan dipergunakan.

“Duit UWTO bikin perbaikan jalan semua. Yang tanah besar saya suruh bayar semua. Kalau tak mau kita tarik bayar. Dengan begitu Jalan Nongsa Batam Center, Sungai Harapan dan jalan lainnya bisa selesai dalam 6 tahun lagi. Yang nikmati kan rakyat. Allah mentakdirkan saya Wali Kota saya punya tugas,” tegas Rudi.

Dia menambahkan Kota Batam masih tergolong wilayah yang baru sehingga penataannya masih muda.  “Harus kita kembangkan dan harus saya dudukkan posisi awal, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung kan kotanya sudah sulit diubah,” kata Kepala BP Batam itu. (rus)