SELAIN Nurdin Basirun, Sidang Perdana Kock Meng Juga Digelar Pekan Depan

Kock Meng, pengusaha Batam yang terlibat kasus suap Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun bakal menjalani sidang perdana pekan depan.

SELAIN Nurdin Basirun, Sidang Perdana Kock Meng Juga Digelar Pekan Depan
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Kock Meng (pakai topi) saat berada di Gedung Merah Putih, KPK, beberapa waktu lalu. Dia didampingi oleh kuasa hukumnya, James Sumihar Sibarani. 

SELAIN Nurdin Basirun, Sidang Perdana Kock Meng Juga Digelar Pekan Depan

TRIBUNBATAM.id, BATAM – Kasus suap terkait penerbitan izin reklamasi di Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, kini memasuki babak baru.

Setelah Abu Bakar, menjalani sidang pembacaan tuntutan Rabu (20/11/2019) lalu, tiga tersangka lainnya pun ikut menyusul untuk menjalani sidang perdananya.

Dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat, Gubernur (non-aktif) Kepri, Nurdin Basirun akan menjalani sidang perdananya perihal kasus ini pekan depan atau Rabu (4/12/2019) pukul 10.00 WIB.

Menyusul dua hari setelahnya bos dari Abu Bakar, Kock Meng, Jumat (6/12/2019).

Diketahui, Kock Meng sendiri merupakan salah satu pengusaha asal Kota Batam.

Pria paruh baya ini dikenal sebagai ‘Bos Pompong Nagoya’.

Sidang Perdana Digelar Pekan Depan, Begini Kondisi Terbaru Nurdin Basirun

Dari rilis yang diberikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah diketahui jika Kock Meng bersama dengan Abu Bakar saling berkonspirasi dalam kasus suap ini.

Mereka berdua diketahui menyuap Nurdin Basirun sebagai pemangku kepentingan agar dapat memuluskan penerbitan izin reklamasi di Tanjung Piayu.

Izin itu biasa disebut dengan izin prinsip pemanfaatan ruang laut.

Kock Meng dan Abu Bakar menyuap Nurdin melalui dua pejabat daerah di Kepri yaitu Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Kock Meng melalui Abu Bakar juga menjanjikan akan turut memberi ‘hadiah’ jika perizinan ini berhasil dipermudah penerbitan dan pengurusan administrasinya.

Atas kesalahannya itu, Kock Meng sendiri terancam dijerat atas dua dakwaan.

Dakwaan pertama sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 atau kini dirubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Dakwaan lainnya yaitu sesuai Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tribunbatam.id/ichwannurfadillah)

Penulis: Ichwan Nur Fadillah
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved