DKPP Akan Gelar Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama di Kota Batam

Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

DKPP Akan Gelar Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama di Kota Batam
TRIBUNBATAM.id/ISTIMEWA
Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno 

TRIBUNBATAM.id- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. 

Untuk transparansi kinerja DKPP, akan dilakukan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019.

Sebagai bagian dari laporan kinerja, DKPP akan menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2019 di Hotel Pacific Palace, Kota Batam.

Tujuan Kegiatan Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama ini adalah untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan sidang-sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Seluruh Komisioner KPU Batam Dipecat, DKPP Temukan Pelanggaran Kode Etik

Melalui Kegiatan Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian dirumuskan alternatif solusi sebagai bahan perbaikan DKPP di tahun depan.

Peserta Kegiatan Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama ini adalah TPD dari 17 provinsi di Indonesia yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Masing-masing provinsi terdiri atas 6 (enam) orang TPD yakni 2 (dua) orang unsur KPU, 2 (dua) orang unsur Bawaslu dan 2 (dua) orang unsur Masyarakat.

Sebagai informasi, TPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibentuk oleh DKPP berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah.[Rilis Humas DKPP]

Penulis: Anne Maria
Editor: Anne Maria
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved