TANJUNGPINANG TERKINI

Disahkan Malam Hari, APBD Tanjungpinang 2020 Tembus Rp 1,050 Triliun

Walikota Tanjungpinang, Syahrul dalam menyampaikan pidato pengesahannya mengatakan, belanja daerah pada APBD tahun 2020 sebesar Rp1.050.975.220.801,20

tribunbatam.id/istimewa
Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menyampaikan pidato dalam paripurna pengesahan APBD Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Sabtu (30/11/2019) malam. 

TRIBUNBATAM.id,TANJUNGPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Sabtu (30/11/2019) malam.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni tersebut diawali dengan penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Effendi dengan menyampaikan ringkasan pandangan umum dari fraksi.

Setelah resmi disahkan, pimpinan sidang pun langsung meminta persetujuan dari 28 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir untuk bersama-sama mengesahkan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2020 dan diketok palu sebagai tanda setuju. 

Walikota Tanjungpinang, Syahrul dalam menyampaikan pidato pengesahannya mengatakan, belanja daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp1.050.975.220.801,20.

Sementara pendapatan daerah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 1,020 triliun dengan rincian target pendapatan asli daerah sebesar Rp150,42 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 777,81 miliar, dan target pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 73,53 miliar.

Syahrul juga menyebutkan, dalam pembahasan sebelumnya terhadap PAD, saran dan masukan DPRD Kota Tanjungpinang menjadi dasar daerah dalam mengelola potensi kenaikan PAD berupa pajak dan retribusi.

"Sebagaimana kita ketahui ada beberapa sektor pendapatan daerah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan, metode pendapatan serta verifikasi wajib pajak dan retribusi yang valid sebagai langkah awal perencanaan, mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya," ujarnya.

Selain itu, Syahrul juga memaparkan bahwa, pada belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1,050 triliun tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 443,88 miliar.

"Ini diperuntukkan belanja pegawai sebesar Rp 430,21 miliar. Dimana untuk tunjangan PNS, dan tambahan penghasilan PNS serta belanja penunjang operasional KDH/WKDH," sebutnya.

Lanjutnya, dan hibah sebesar Rp 9,66 miliar yang dianggarkan untuk pendukungan kegiatan KONI sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada dunia olahraga.

Halaman
12
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved