Jokowi Puji Sikap Tegas Erick Thohir yang Pecat Ari Askhara, Kasus Sepeda Brompton

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara.

Jokowi Puji Sikap Tegas Erick Thohir yang Pecat Ari Askhara, Kasus Sepeda Brompton
(Foto: Rahmat/Humas Setkab)
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/12) sore. (Foto: Rahmat/Humas Setkab) 

Alasannya adalah sejak awal sudah tertulis dalam peraturan jika Harley tersebut seharusnya tidak boleh diimpor.

Oleh karenanya barang itu juga tidak bisa ditebus dan bakal dirampas oleh negara.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. (Reynas Abdila/Tribunnews.com)

"Enggak boleh, jadi enggak bisa ditebus, moge ini nggak bisa ditebus. Ini dirampas," katanya.

Dalam kasus ini, impor barang bekas sudah diatur melaui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Khususnya di Nomor 76 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB).

Dalam lampiran Permendag tersebut, kode HS untuk onderdil moge hasil selundupan itu 87.11.

Yang artinya tidak terdapat dalam daftar BMTB yang diizinkan untuk diimpor oleh pemerintah.

Oleh karena itu sudah jelas jika penyelundupan onderdil moge bekas tersebut melanggar Permendag.

Kebijakan itu menyatakan jika BMTB yang diimpor tidak sesuai dengan peraturan, maka wajib ditarik kembali dari peredaran.

Tidak hanya itu juga, bisa juga dimusnahkan oleh importir.

Sedangkan biaya atas pelaksanaan penarikan kembali maupun pemusnahannya ditanggung oleh importir.

Garuda Kena Denda

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana akan melayangkan surat berisi nominal denda kepada Garuda Indonesia.

"Kita akan layangkan suatu surat yang mendenda Garuda karena membawa barang tanpa memasukkan dalam daftar (customs declaration)," kata Budi usai konferensi pers pertemuan menteri transportasi BIMP-EAGA di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Namun demikian, perihal nominal denda yang dilayangkan, ia mengatakan hal itu diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti.

Gaurda dinilai tak mematuhi peraturan penerbangan yang berlaku seperti kedapatan menyelundupkan barang di pesawat baru tipe Airbus A330-900 Neo.

Hal itu dianggap melenceng dari kelaziman.

"Ini ada yang spesial dan melenceng dari suatu kelaziman bahwa dalam FA (flight approval) itu barang-barang itu tidak tercatat.

Kalau penumpang, sejauh itu tidak komersial, itu tidak apa-apa. Karena barang itu tidak tercatat maka ada regulasinya, Garuda didenda," tutur Budi.

(Tribunnews.com/Tio/Maliana) (Kompas.com/Mutia Fauzia
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved