BATAM TERKINI

Sudah Dapat Alokasi Lahan di Batam Tapi Tak Kunjung Dimanfaatkan, Ini Konsekuensinya

Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh investor jika tak kunjung merealisasikan rencana bisnisnya, sampai pada lahan dibatalkan kembali

Sudah Dapat Alokasi Lahan di Batam Tapi Tak Kunjung Dimanfaatkan, Ini Konsekuensinya
istimewa
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Bp Batam Sudirman Saad 

Terobosan BP Batam di Bidang Lahan dan Investasi

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mengubah nama permohonan alokasi lahan menjadi permohonan investasi.

Jika pengusaha ingin investasi, silahkan mengajukan kepada BP Batam dan tidak perlu menyebut berapa luas lahannya dan dimana lahan itu.

"Waktu judulnya permohonan alokasi lahan yang dikirim ke kita hanya akta-akta pendirian perusahaan. Tidak begitu lagi. Tema kita adalah investasi bukan pengalokasian lahan," ujar Deputi 3 yang membidangi bidang Pengelolaan Kawasan dan Ivestasi, Sudirman Saad, Selasa (10/12/2019).

Jika nama sudah menjadi permohonan investasi, maka yang dimasukkan adalah proposal investasi. 

Melalui proposal itulah akan dikerjakan oleh suatu kelompok kerja atau working group yang cara kerjanya kolektif, kologial dan transparan.

"Saya menyebutnya di meja bundar. Yang tadinya kepala seksi eselon 4 dari meja ke meja. Sehingga lebih lambat birokrasinya dan relatif lebih tertutup," kata Sudirman.

 BP Batam Sederhanakan Proses Perizinan Lahan, 16 Meja Bakal Dihapuskan



Tak ada lagi Kepala Seksi yang tadinya meja ke meja yang membuat prosesnya lebih lambat. 

Di lahan dan di lalu lintas (lalin) barang tidak ada lagi Kepala Seksi.

"Semuanya diintegrasikan kedalam kelompok kerja. Mereka tak punya lagi meja-meja khusus menerima tamu. Tetapi kolektif," tegasnya.

Ia melanjutkan setiap proposal investasi masuk, maka langsung ke meja bundar.

Kemudian akan dinilai menjadi 3 kelayakan. Satu kelayakan yuridis, kelayakan ini dinilai aspek hukum perusahaannya.

 Ditanya Kelanjutan Konsesi Air dengan ATB yang Berakhir 2020, Begini Jawaban BP Batam



Kedua, kata dia, dinilai kelayakan teknis, termasuk fatwa planologinya, ketersediaan lahan, kontur lahan, apakah lahannya perlu cut and fill dan sebagainya.

Halaman
1234
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved