Tingkatkan Indeks Literasi & Inklusi Keuangan Masyarakat, Ini Rencana OJK Kepri

OJK Kepri mengatakan, salah satu upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Kepri yakni melalui Simpanan Pelajar

Tingkatkan Indeks Literasi & Inklusi Keuangan Masyarakat, Ini Rencana OJK Kepri
TRIBUNBATAM.ID/NABELLA HASTIN PINAKESTI  
Kepala OJK Perwakilan Kepri Iwan M Ridwan (2 dari kiri) beserta jajaran saat menyampaikan Kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Kepri, Jumat (27/12/2019) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, indeks literasi keuangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 45,67 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 92,13 persen. 

Ketua OJK Perwakilan Kepulauan Riau, Iwan M Ridwan mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kepulauan Riau adalah melalui Simpanan Pelajar (SIMPEL). 

“Sampai dengan bulan September 2019, terdapat 23.435 rekening SIMPEL. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan adalah melalui Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Iwan, Jumat (27/12/2019). 





Iwan menjelaskan, TPAKD memiliki sasaran untuk meningkatkan akselerasi keuangan daerah, mendorong perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu, Iwan mengatakan dua program kerja unggulan TPAKD di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu one island one financial microproduct (OmFin) dan Kawasan Terpadu dan Unggul (Kampung) Inklusi Keuangan. 

“Pada posisi September 2019, terdapat 51 pulau OmFin dan 1 kecamatan yang menjadi Kampung Inklusi Keuangan, yakni Kecamatan Sagulung,” sebutnya. 

OJK Kepri Gelar Pertemuan, Bahas Kinerja Industri Jasa Keuangan di Kepri 2019

Dua Pria Diamankan, Bakamla RI Gagalkan Pengiriman 75 Ton Arang di Perairan Batam

OmFin dikatakan Iwan bertujuan untuk menciptakan ekosistem perekonomian di pulau-pulau terdepan dan terluar di wilayah Kepulauan Riau dengan menyediakan layanan keuangan, sehingga dapat dijangkau seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. 

“Per September 2019, terdapat 51 pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai). Sementara program kerja TPAKD lainnya adalah Asuransi Nelayan,” sebutnya. 

Pada posisi September 2019, Iwan menyebut jumlah peserta Asuransi Nelayan sebanyak 3.941 orang.  

Program kerja TPAKD turut mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kepulauan Riau. 

“Dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 767,766 miliar dan jumlah debitur yang mencapai 17,499 orang,” katanya.

(Tribunbatam.id/Nabella Hastin Pinakesti

Penulis: Nabella Hastin Pinakesti
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved