Mengurai Sengkarut Taksi, Lukita Dinarsyah Tuwo: Harus Ada Solusi Jangka Panjang

TRIBUNBATAM.id - Sengkarut transportasi massal di Batam seperti benang kusut yang tidak kunjung dapat diurai.

Menyusul ribut-ribut taksi plat hitam dengan taksi koperasi, dilanjutkan taksi koperasi versus taksi argo dan kini taksi konvensional yang bereaksi keras terhadap taksi berbasis aplikasi.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Thomas Arihta Sembiring menyayangkan pemerintah kota yang terkesan lamban mengurus persoalan itu.

Menurut dia, taksi berbasis aplikasi atau online sudah memiliki dasar hukum untuk beroperasi.

Selain memiliki izin dari Menteri Perhubungan RI, menurut dia keberadaan taksi online juga dapat menjadi salah satu pendukung wisata Batam.

"Jenis transportasi tidak boleh dibatasi oleh apapun sepanjang adanya kesepakatan antara penumpang dengan penyedia transportasi. Lagi pula taksi online itu sudah terbit izin operasionalnya dan sesuai Peraturan Menteri, jadi sudah legal," kata Thomas di Batam, Jumat (27/12).

Thomas berharap Pemprov Kepri turun tangan dan tidak membiarkan polemik itu berkepanjangan dan membuat banyak pihak merugi.

Selain membuat masyarakat jadi memiliki opsi moda transportasi yang nyaman dan murah, operasional taksi online juga membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

Namun, kehadiran mereka ditolak lantaran dianggap merebut lahan taksi konvensional, terutama di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batam Centre, dan terkini di kawasan bisnis Nagoya.

Persekusi dan aksi kekerasan tidak jarang mengiringi konflik antar pengemudi taksi itu.