Breaking News:

Mengurai Sengkarut Taksi, Lukita Dinarsyah Tuwo: Harus Ada Solusi Jangka Panjang

Bakal Calon Wali Kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo beberkan solusi penanganan kemelut taksi online dan pangkalan di Batam

ist
Bakal Calon Wali Kota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo di acara Funtastic Ragam Indonesia Tahun 2018. 

Menanggapi hal ini, Bakal Calon Wali Kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo saat ditemui di Batam, Sabtu (28/12) menyebut akar persoalan ada pada tidak selesainya penyediaan layanan transportasi massal di Batam sejak lama.

Tanpa bermaksud menyalahkan, Lukita Dinarsyah Tuwo menyayangkan pemerintah kota yang gagal membangun sistem transportasi massal yang murah, aman dan nyaman.

Menurut Lukita, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberlakukan aturan taksi online secara penuh mulai 1 Juni 2019. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Aturan itu terbit setelah melalui jalan terjal. Betapa tidak, aturan mengenai taksi online bahkan sempat berganti empat kali dalam dua tahun. Mulai Permenhub - PM No 32 tahun 2016, yang kemudian digantikan berturut-turut melalui PM No 26 tahun 2017 dan PM No 108 tahun 2017.

Kini, jelang berlakunya Permenhub - PM No 118 tahun 2018, Kemenhub punya sejumlah catatan.

Sementara di Batam, saat ini ada 47 titik zona merah, seperti di pelabuhan dan titik vital lainnya. Memang tidak boleh mengambil penumpang di situ.

Peraturan zona merah itu menurut Lukita terkesan hanya solusi jangka pendek untuk meminimalisir bentrokan.

Saat ini, menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Batam taksi konvensional yang tercatat di pangkalan berjumlah lebih kurang 1.800 armada.

Sedangkan taksi online menurut data ada 3.000an. Namun demikian, regulasinya sudah jelas bahwa angkutan taksi online diatur oleh Permen 118, yaitu harus berbadan usaha dan boleh juga perorangan yang penting punya izin gubernur.

Lukita menghimbau, para pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Hal itu agar tidak ada keributan lagi yang dapat mengganggu kondusifitas industri pariwisata Batam.

"Keduanya sama-sama saudara kita yang mencari penghidupan melalui sektor transportasi. Jangan sampai mereka terus berkonflik. Tugas Pemerintah memfasilitasi, mengayomi dan melindungi semua warganya. Masyarakat tentunya akan memilih transportasi yang murah dan nyaman," ujarnya.

Selain itu, dia mendorong pemerintah agar terus berupaya dalam mencari solusi jangka panjang untuk layanan transportasi massal.

Batam, masih menurut Lukita merupakan magnet bagi para pencari kerja dari berbagai wilayah Indonesia.

Mereka memerlukan alat transportasi, seperti warga negara lain dan para pelancong.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved