Ponsel BM atau Ilegal Tak Bisa Dipakai Mulai April 2020, Segera Cek IMEI HP Kamu

Pemerintah mengeluarkan aturan pemblokiran ponsel ilegal melalui IMEI handphone. Simak cara mudah cek IMEI terdaftar atau tidak

Ponsel BM atau Ilegal Tak Bisa Dipakai Mulai April 2020, Segera Cek IMEI HP Kamu
Tribun Jogja/imei.kemenperin.go.id/
Cek IMEI di situs Kemenperin 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah sudah mengeluarkan aturan pemblokiran ponsel ilegal melalui IMEI handphone.

Ponsel BM atau IMEI tidak terdaftar akan otomatis tidak bisa digunakan untuk menelepon.

Aturan pemblokiran ponsel ilegal dengan menggunakan IMEI baru akan dimulai pada April 2020 mendatang.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) sendiri adalah deretan nomor 15 digit yang dimiliki tiap perangkat bergerak untuk keperluan identifikasi saat tersambung ke jaringan seluler.

Pemblokiran ponsel BM dilakukan oleh operator seluler dengan cara mencocokkan IMEI perangkat yang terhubung ke jaringannya dengan database ponsel resmi yang disimpan oleh pemerintah.

Apabila nomor IMEI ponsel tidak ditemukan di database pemerintah karena masuk lewat jalur ilegal, maka perangkat yang bersangkutan akan diblokir dengan cara tidak diizinkan tersambung ke jaringan seluler.

Cara mengecek IMEI terdaftar atau tidak

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bakal memblokir peredaran ponsel ilegal alias blackmarket di Indonesia. Mekanismenya memanfaatkan nomor IMEI.

Kemenperin memiliki database berisi nomor IMEI ponsel yang masuk secara resmi ke Indonesia. Jika nomor IMEI sebuah ponsel tak terdaftar pada database tersebut, kemungkinan besar ilegal.

Lantas bagaimana cara mengecek apakah ponsel yang Anda gunakan saat ini ilegal atau resmi?

Pertama, tekan tombol *#06# pada ponsel. Selanjutnya bakal muncul rincian nomor IMEI dan serial si ponsel.

Lalu, pengguna harus masuk ke halaman Kemenperin untuk mengecek apakah IMEI itu terdaftar atau tidak melalui halaman kemenperin.go.id/imei.

Masukkan 15 digit nomor yang tersedia, kemudian tekan tombol "simpan". Jika IMEI terdaftar, tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

 

Yudha Pratomo/KompasTekno IMEI yang terdaftar pada halaman Kemenperin.
 

Sementara jika tidak terdaftar, halaman akan memberi keterangan bahwa nomor IMEI tersebut tidak ada dalam database Kemenperin.

 

Yudha Pratomo/KompasTekno IMEI tidak terdaftar pada halaman Kemenperin.
 

Pemerintah masih menggodok regulasi pemblokiran ponsel blackmarket. Setidaknya ada tiga kementerian yang terlibat, yakni Kemenperin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ketiga kementerian memiliki peran masing-masing dalam pemblokiran. Kemenperin memiliki sistem validasi IMEI yang dapat mengecek apakah sebuah ponsel ilegal atau legal.

Komenkominfo lantas meminta operator seluler memblokir jaringan yang digunakan oleh ponsel ilegal, kemudian Kemendag mengawasi proses perdagangan ponsel tersebut.(*)

Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved