Hak Keuangan Pejabat Pemkab Karimun Terancam Tertunda Bila Laporan Keuangan Belum Diselesaikan

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebutkan, masih ada 37 OPD di Pemkab Karimun yang belum menyelesaikan laporan keuangan.

TRIBUNBATAM.ID/ELHADIF PUTRA
Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada seorang tenaga honorer, Senin (30/12/2019) 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Hak keuangan pejabat Pemkab Karimun terancam bakal tertunda. 

Ini disampaikan Bupati Karimun, Aunur Rafiq apabila sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan laporan keuangan kegiatan.  

"Termasuk gaji di bulan Januari. Walaupun dananya sudah masuk tapi belum dapat diproses," ucapnya pada kegiatan pelantikan pejabat struktural, pengawas dan kepala sekolah di Gedung Nilam Sari, Kantor Bupati Karimun, Jumat (3/1/2020) sore.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq melantik dan mengukuhkan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Karimun.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq melantik dan mengukuhkan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Karimun. (TRIBUNBATAM.ID/Elhadif Putra)

Adapun maksud yang disampaikan Rafiq adalah penyelesaian pengunggahan data menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dan perencanaan berbasis teknologi informasi (e-planning).

Rafiq menyebutkan, baru 14 OPD yang telah melakukan e-planing dan Simda. 

Sejumlah OPD itu di antaranya BKPSDM, Dinsos, PPKAD, Dishub, Bapenda, Kesbangpol, Pustaka, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setdakab, Bagian Pembangunan Setdakab serta kecamatan-kecamatan kecuali Moro Durai dan Tebing.

"Masih ada 37 lagi. Keseluruhannya harus melakukan e-planning dan Simda terintergrasi," sebutnya.

Lantik 253 Pejabat Eselon

Sebanyak 253 pejabat Pemkab Karimun dilantik dan diambil sumpahnya.

Dari para pejabat yang dilantik, sebanyak delapan orang diantaranya adalah Camat.

Halaman
123
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved