BATAM TERKINI

LAKUKAN Demo Tunggal, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk: Kami Minta Kepala BP Batam Mundur

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk menggelar demo tunggal di depan kantor BP Batam, Senin (6/1/2020).

LAKUKAN Demo Tunggal, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk: Kami Minta Kepala BP Batam Mundur
TRIBUNBATAM.ID/BERES LUMBANTOBING
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk menggelar demo tunggal di depan kantor BP Batam, Senin (6/1/2020). 

LAKUKAN Demo Tunggal, Jadi Rajagukguk: Kami Minta Kepala BP Batam Mundur!

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk menggelar demo tunggal di depan kantor BP Batam, Senin (6/1/2020). 

Menggunakan jas lengkap dengan dasi, Jadi Rajagukguk berorasi dengan pengeras suara.

Aksi itu sontak menyita perhatian warga yang melintas.

Dalam orasi yang dilontarkan, Jadi menyoroti kinerja kepala BP Batam yang sudah 100 hari kerja namun tidak ada gebrakan.

Jadi mengatakan, 100 hari ex officio Kepala BP Batam tidak ada gebrakan yang signifikan.

Janji pembebasan UWTO 200 meter lahan perumahan hingga kini justru menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha.

"Untuk itu kami minta Kepala BP Batam untuk mundur!" ujar Jadi dalam orasi yang teriakan.

Sempat Terkendala Izin Warga, Ini yang Dilakukan BP Batam Agar Proyek IPAL Tetap Bisa Jalan

Tidak hanya itu, bahkan Jadi juga meminta kepada Presiden Jokowi, agar mencabut PP 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selain itu, kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (K-PBPB/Free Trade Zone (FTZ) Batam diperkuat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2007, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Batam selama Jangka Waktu 70 Tahun, dan rencana KEK di wilayah FTZ Batam agar di batalkan karena akan menurunkan daya saing Batam.

Banyak persoalan dalam dunia usaha dan masyarakat, mulai soal kepastian hukum dalam berusaha, pelayanan dan perijinan, soal masyarakat cari nafkah pedagang pasar dan UKM yg di gusur, soal taxi online yang sampai saat ini tidak terselesaikan.

"Batam Autopilot seperti tidak ada penyelenggara daerah, masyarakat dibiarkan memutuskan ibarat hukum rimba," katanya.

Jadi Rajagukguk menilai banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, namun BP Batam sama sekali tidak responsif.

"Program Kepala BP hanya satu arah berdasarkan selera dan keinginan, bukan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Masyarakat butuh mencari makan dengan aman terjamin, butuh kerja, butuh pendidikan, butuh kesehatan dan butuh kepastian, bukan janji, tegas Jadi
(Tribunbatam.id/bereslumbantobing)

Penulis: Beres Lumbantobing
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved